0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

PPDB Online Dinilai Sulitkan Keluarga Miskin

Aksi penolakan yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo terhadap aturan PPDB yang diterapkan oleh Pemprov Jawa Tengah (merdeka.com)

Solo – Aturan pengelolaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online dinilai menyulitkan masyarakat warga miskin (gakin) untuk melanjutkan sekolah dengan biaya murah. Banyak anak usia sekolah dari Kota Solo yang terancam tidak dapat diterima di sekolah negeri sehingga berakibat pada membengkaknya biaya pendidikan yang harus ditanggung.

“Padahal Walikota sudah membuat surat keputusan (SK) untuk warga miskin. Tapi, dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemprov ini membuat SK Walikota tidak berlaku,” tandas Ketua Fraksi PDI Perjuangan, YF Sukasno, Selasa (13/6) sore.

Hal ini, masih diperparah dengan penetapan passing grade 24 poin dengan rata-rata nilai dari empat mata pelajaran. Otomatis, warga yang kurang mampu banyak memiliki nilai jeblog dari penentuan passing grade yang tercantum pada Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tersebut.

Lha wong mereka (gakin) itu hidupnya aja sudah susah. Kok mau nge-les kan anak. Hambok buat makan uangnya. Beda kalau mereka dari golongan mampu yang bisa memasukkan anaknya ke tempat les. Tentu berimbas pada nilai akhir tersebut,” tukas Sukasno.

Maka dari itu Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo meminta Gubernur untuk merespon aspirasi yang ada di masing-masing daerah. Sebab selama ini daerah sudah berpengalaman untuk mengelola sistem pendidikan selama bertahun-tahun.

”Kalau mereka tidak bisa membayar sekolah takutnya angka putus sekolah akan semakin tinggi. Makanya kami mohon bagi gubernur untuk mempertimbangkan aturan PPDB ini,” tegasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge