0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

BPK Pelototi Dua Proyek Pengerjaan Jalan, Ini Komentar Legislator

Ketua Komisi II DPRD Kota Solo, YF Sukasno (dok.timlo.net/achmad khalik)

Solo – Kalangan legislatif menyoroti dua paket pengerjaan jalan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo pada 2016 lalu. Sorotan ini muncul, lantaran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan catatan ada kekurangan volume pengerjaan hingga Rp 226 Juta.

“Dua pengerjaan jalan ini adalah penataan koridor jalan Gatot Subroto (Gatsu) dan perbaikan jalan lingkungan di Kawasan Fajar Indah, Jajar,” terang Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, YF Sukasno, baru-baru ini.

Pihaknya mensinyalir, kekurangan volume pengerjaan ini diakibatkan lemahnya fungsi pengawasan dalam pengerjaan proyek yang dilakukan. Pihak pengawas terkesan lebih memihak pada kontraktor dibandingkan dengan Pemkot. Padahal selama ini pengawas proyek merupakan kepanjangan tangan dari Pemkot yang diutus untuk memantau pelaksanaan proyek.

”Selama ini Pemkot kurang bertindak tegas pada para pengawas yang kinerjanya terkesan asal-asalan. Bahkan para pengawas ini terkesan bekerjasama dengan pihak rekanan. Hal ini akhirnya menyebabkan volume pengerjaannya jadi kurang,” tandas Sukasno.

Menurut rincian BPK, lanjut Sukasno, pengerjaan proyek perbaikan jalan lingkungan di Kawasan Fajar Indah, terdapat kekurangan volume sebesar Rp 6,9 Juta. Proyek jalan lingkungan yang di Kawasan Jajar ini menelan anggaran sebesar Rp 2,1 Miliar. Sedangkan untuk Proyek penataan koridor Gatsu kekurangan volume pengerjaannya cukup besar hingga mencapai Rp 220 Juta.

Dalam perbaikan jalan lingkungan yang disorot yakni selisih harga pada pembelanjaan dan penggunaan barang. Barang yang terpasang harganya lebih kecil dibandingkan dengan yang ada dalam dokumen kontrak. Sehingga terdapat selisih angka yang cukup besar. Begitu pula dengan penataan koridor Gatsu, pemasangan marmer dan box culvert tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak. Sehingga komponen-komponen yang terpasang ukurannya lebih kecil.

Terpisah, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Surakarta Eny Tyasni Suzana menyatakan sudah menindaklanjuti salah satu temuan BPK tersebut. Pemkot telah mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp 6,9 juta dan Rp 220 juta ke kas daerah. Sehingga persoalan ini sudah langsung diselesaikan.

“Kami langsung menindaklanjuti temuan ini yang kemudian PPKom kedua pekerjaan menyetor kelebihan tersebut ke kas daerah,” katanya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge