0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPRD: Perbup tentang SOTK Langgar Permendagri

(Ilustrasi) Pelantikan kepala desa (dok.timlo.net/agung widodo)
Sragen — Kalangan DPRD Sragen menilai penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) No 20/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa (Pemdes) telah mendahului Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemdes yang saat ini sedang dalam pembahasan. Selain itu Perbub tersebut juga telah melampaui kewenangan yang diatur dalam Permendagri No 84 tahun 2015.
“Perbup ini sudah melampaui kewenangan. Karena pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, termasuk pengisiannya sudah diatur dalam Permendagri No 83 tahun 2015,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Pemdes DPRD Sragen, Sutrisno, Kamis (27/4).
Sutrisno menyampaikan, dalam Pasal 13 Permendagri sudah ditentukan, bahwa pengisian SOTK harusnya diatur dalam Perda yang saat ini sedang dalam pembahasan, bukan diatur oleh Perbup No 20/2017 tersebut.
Memang dalam Permendagri No 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemdes mengamanatkan kepala daerah untuk menindaklanjuti dengan membuat Perbup. Akan tetapi Perbup yang diterbitkan itu hanya sebatas mengatur tentang SOTK Pemdes secara umum. Bukan mengatur soal pengisian SOTK atau perangkat desa.
“Permendagri itu tidak menyentuh soal pengisian perangkat desa. Kalau mau mengatur soal pengisian perangkat desa, ranahnya bukan di Perbup, tapi di Perda Pemdes,” terang Sutrisno yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Sragen ini.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto menyampaikan Perbup itu disusun berdasarkan Permendagri No 84 tahun 2015. Dengan Perbup itu diharapkan bisa segera dilakukan penataan SOTK perangkat desa dengan menyesuaikan pola maksimal sesuai Permendagri.
“Dari penataan itu akan bisa diketahui berapa kekosongan perangkat. Nanti pengisiannya baru akan diatur melalui Perda,” katanya.
Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge