0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

KPK Masuk Desa, Pemdes Harus Hati-Hati

Bupati Wonogiri Joko Sutopo (kanan) (dok.timlo.net/tarmuji)
Wonogiri — Pemkab Wonogiri mengimbau pemerintah desa (Pemdes) agar berhati-hati dalam mengelola bantuan dari pemerintah. Pasalnya, jika terbukti ada indikasi penyelewengan, tidak menutup kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terjun langsung ke pelosok dan tak segan-segan mencokok aparat Pemdes yang terlibat tindak korupsi.
“KPK tidak hanya di Jakarta saja atau di kota-kota besar, bisa saja datang ke desa. Karena desa sekarang menjadi subyek tidak hanya obyek, jadi kita harus hati-hati dan bersih dari KKN,” beber Bupati Wonogiri Joko Sutopo saat membuka Bintek Calon Penerima Bantuan Keuangan Pemdes APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Kabupaten Wonogiri di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (27/4).
Menurut Bupati, Bintek tersebut sangatlah penting bagi para pemangku pemerintahan desa. Lantaran pentingnya Bintek tersebut, Bupati pun meminta agar semua peserta untuk tidak meninggalkan tempat sebelum acara tersebut selesai.
“Kalau ada yang nekat mbolos, tolong dicatat dan laporkan kepada saya,” tegas Bupati Joko Sutopo.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Wonogiri Sumedi Budi Wibowo mengatakan, tahun ini ada 112 desa di Wonogiri yang menerima bantuan keuangan dari Pemprov Jateng senilai Rp 19,37 miliar lebih.
 “Dana tersebut untuk membeayai pembangunan Sarpras Pedesaan di 130 titik atau proyek,” tandasnya.
Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge