0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Urus Paspor Umrah Harus Ada Rekomendasi Kemenag

Kasie Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kemenag Wonogiri, Ali Yatiman (dok.timlo.net/tarmuji)
Wonogiri — Untuk mengurus paspor ibadah umrah di Kantor Imigrasi, calon jamaah umrah harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kabupaten/kota. Hal itu dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi adanya jamaah umrah yang terlantar akibat ulah penyelenggara perjalanan yang diklaim nakal.
“Aturan baru ini sudah diberlakukan sebulan lalu, setelah adanya surat keputusan (SK) dari  Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementrian Agama,” kata Kasie Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kemenag Wonogiri, Ali Yatiman, Kamis (20/4).
Disampaikan, rekomendasi tersebut merupakan persyaratan tambahan yang diminta oleh pihak Imigrasi. Namun, rekomendasi hanya akan diberikan kepada calon jemaah yang berangkat dari Penyelenggara Perjalalan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terdaftar resmi di Kementerian Agama.
“Sejak turun SK itu kita sudah melayani rekomendasi itu. Bahkan, bulan kemarin saja ada sekitar 45 calon jemaah umrah yang sudah meminta rekomendasi dan ini gratis tanpa dipungut biaya,” kata Ali Yatiman.
Sejauh ini, kata dia, di Wonogiri belum ada kasus penelantaran jamaah umrah oleh penyelenggara perjalanan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada penyelenggara perjalanan umrah yang nakal yang berujung pada penelantaran jamah umrah, seperti beberapa kasus yang pernah mencuat belakangan ini di luar Wonogiri.
“Sebenarnya ada, tapi karena mereka takut melapor. Tapi yang jelas bukan penyelenggara perjalanan yang kami rekomendasikan, dan kami juga tidak tahu berangkatnya dari mana,” jelasnya.
Ditambahkan, pihaknya pun telah memiliki sederet nama penyelenggara perjalanan umrah dan haji khusus. Mereka rata-rata sudah berkompeten di bidangnya, bahkan penyelenggara perjalanan ini pun sudah terkenal dan terpercaya di Indonesia.
“Kalau penyelenggara perjalanan itu sudah mendapat lampu merah dari kementerian otomatis kita juga akan menyetopnya,” tandasnya.
Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge