0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Jelang Jumenengan, Keluarga Keraton Diminta Kesampingkan Konflik

Polisi bersiaga di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Selasa (4/4) (dok.timlo.net/indira jayendra iswari)

Solo – Pemerintah Kota Solo berharap Keluarga Besar Keraton Surakarta mengesampingkan sejenak konflik internal keluarga hingga Tingalan Jumenengan Dalem terselenggara. Konflik tersebut diharapkan tidak mengganggu jalannya ulang tahun kenaikan tahta Pakubuwana XIII, Hangabehi yang bertepatan dengan 22 April mendatang.

“Kami harap semua pihak bisa menahan diri supaya Tingalan Jumenengan bisa terselenggara dengan baik,” kata Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, Jumat (14/4).

Rudy membeberkan saat mengunjungi Menteri Dalam Negeri di Jakarta beberapa hari yang lalu, Presiden berpesan Pakubuwana XIII harus menyelenggarakan Tingalan Jumenengan di Sasana Sewaka. Sementara saat ini, Lembaga Dewan Adat bersikukuh Pakubwana XIII Hangabehi tidak berhak memasuki Sasana Sewaka karena telah melanggar adat.

”Sesuai instruksi Presiden, Sinuhun Pakubuwana XIII harus menyelenggarakan tingalan Juemenengan dengan Bedhaya Ketawang,” kata dia.

Permintaan Rudy cukup beralasan. Pasalnya, selama ini bantuan dana segar dari pemerintah melalui mekanisme hibah tidak dapat dicairkan karena konflik antara anak-anak Pakubuwana XII.

Di satu pihak, Pakubuwana XIII belum memiliki badan hukum yang bisa menerima dana hibah dari pemerintah. Di pihak lain, Lembaga Dewan Adat yang digawangi adik-adik Hangabehi sudah berbadan hukum dan terdaftar di Pemerintah Kota Solo. Namun lembaga tersebut dinilai tidak berhak lantaran tidak melibatkan Pakubuwana XIII Hangabehi sebagai raja yang sah.

Akibat perselisihan tersebut, dana dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Solo tidak bisa disalurkan sejak 2011 hingga saat ini meski Mahkamah Agung memutuskan pemerintah harus menyalurkan dana hibah tersebut kepada Lembaga Dewan Adat. Sejak putusan tersebut, bantuan yang diterima dair Pemerintah hanya sebatas bantuan fisik berupa pelaksanaan renovasi dan revitalisasi.

“Kalau masalah internal ini bisa selesai dengan baik, pendanaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kota bisa cair,” kata dia.

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge