0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sidang Korupsi E-KTP Hadirkan Saksi dari Tim Fatmawati

Sidang kasus koru;psi e-KTP (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Sidang kedelapan kasus dugaan korupsiĀ e-KTP akan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/4). Rencananya, delapan saksi akan dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam sidang hari ini terkait kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, materi sidang kasus korupsi e-KTP mendalami soal pembahasan pengadaan barang. Saksi yang akan dihadirkan pada persidangan kali ini terdapat unsur swasta yang terlibat dalam pertemuan di Ruko Andi Agustinus alias Andi Narogong di Fatmawati, Jakarta Selatan, atau dikenal dengan Tim Fatmawati.

Menurutnya, dari tim tersebutlah terjadi indikasi korupsi.

“Sidang ke-8 KTP elektronik, KPK akan masuk ke tahap pengadaan,” ujar Febri, Senin (10/4).

Pendalaman soal pengadaan barang pun ditegaskan dengan dipanggilnya sejumlah saksi dari petinggi perusahaan yang terlibat konsorsium dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun. Febri menjelaskan penyidik KPK ingin mengorek keterangan dari Tim Fatmawati, perusahaan konsorsium yang ikut pertemuan di Ruko Andi.

“Penyidik mendalami proses yang terjadi, termasuk Tim Fatmawati jadi kita uraikan juga dan mendalami Tim Fatmawati tersebut karena terjadi pertemuan-pertemuan juga dan terjadi pengkondisian tender, pembentukan konsorsium,” jelasnya.

Rencananya delapan saksi tersebut di antaranya Direktur Keuangan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Sambas Maulana, Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo, Wirawan Tanzil.

Selanjutnya, Asisten Chief Engineer Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Meidy Layooari dan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta.

Kemudian Mantan Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, FX Garmaya Sabarling, dan Business Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia, Berman Jandry S Hutasoit.

JPU KPK juga menghadirkan saksi, wiraswasta home industry jasa electroplating Dedi Prijono dan Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri, Kristian Ibrahim Moekmin.

Seperti diketahui dalam pembahasan proyek e-KTP jumlah perusahaan swasta melakukan pertemuan di ruko milik Andi Agustinus alias Andi Narogong yang beralamatkan di Graha Mas Fatmawati Blok B Nomor 33-35 Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Johanes Richard Tanjaya, Andi Agustinus, Irfan Hendra Pambudi Cahyo selaku Direktur PT mukarabi sejahtera yang merupakan keponakan dari ketua DPR Setya Novanto Paulus tannos dan sejumlah orang lainnya.

Seperti yang tertuang dalam surat dakwaan milik Irman dan Sugiharto orang-orang yang ikut pertemuan di Ruko Fatmawati atau yang disebut tim Fatmawati setiap bulannya mendapatkan gaji dari Andi Agustinus masing-masing sebesar Rp 5.000.000 selama 1 tahun sehingga total uang yang dikeluarkan oleh Andi Narogong untuk membayar anggota tim Fatmawati mencapai Rp 480 juta rupiah.

Persekongkolan di Fatmawati guna mengatur pemenangan tender yang diatur sedemikian rupa sehingga memenangkan PNRI sebagai perusahaan konsorsium yang mana konsorsium PNRI terdiri dari:

1. Perum PNRI
2. PT Len Industri
3. PT Quadra solution
4. PT Sucofindo
5. PT Sandipala Arthaputra [msh]

Sumber: merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge