0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Perselisihan Pasien dan Rumah Sakit Tak Selalu Harus Diproses Hukum

Solo – Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan pasien dibahas oleh akademisi dan praktisi, di Hotel Sahid Jaya Solo, Sabtu (8/4). Sejumlah pembicara hadir, yakni Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, Sundoyo, SH, MKM, MHum, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah, Her Basuki, S.Kp.MKes, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (Uniba) Surakarta, Dr. Hanuring Ayu Ardhani Putri, SH, MH tampil sebagai narasumber.

“Ketika ada kesalahan atau kelalaian terhadap pasien? itulah pertanyaan yang selalu muncul saat terjadi perselisihan antara tenaga kesehatan dan pasien,” ungkap Hanuring Ayu Ardhani Putri.

Menurut Hanuring, berdasarkan hasil risetnya, dalam kasus terjadinya perselisihan pelayanan kesehatan seorang dokter tidak hanya didasari dengan adanya kelalaian dan kesalahan, akan tetapi juga bisa terjadi karena kurang komunikasi antar dokter dan pasien. Padahal pasien memiliki dua macam perlindungan hukum, yakni secara preventif dan represif dalam hal sebelum terjadinya suatu kesalahan oleh dokter.

Dosen Fakultas Hukum Uniba itu mengemukakan, kebanyakan masyarakat menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan secara pidana, padahal penyelesaian bisa dilakukan dengan negosiasi dan mediasi.

“Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedoteran mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 UU No 29 Tahun 2004,” ungkapnya.

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge