0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dewan Adat Tunggu Utusan Presiden

Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Keraton Solo, KP Eddy Wirabhumi (dok.timlo.net/red)

Solo – Dewan Adat Keraton Surakarta belum bias memberikan keputusan pasti terkait  permintaan kunci-kunci keraton oleh Tim Lima. Pasalnya  hal tersebut masih dalam pembahasan dalam rapat internal Dewan Adat.

“Kalau tidak salah ada enam poin termasuk salah satunya kunci. Enam poin itu disampaikan tidak hanya putra-putri PB XII di sini tapi juga seluruh kerabat. Sebab, kami tetap konsisten bahwa keraton bukan milik putra-putri PB XII dan bukan pula milik PB XIII. Maka yang paling penting harus disampaikan dan dibicarakan bersama-sama,” kata Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Solo, KP Eddy Wirabhumi saat dihubungi wartawan, Selasa (4/4).

Merespon permintaan kunci-kunci keraton dari Tim Lima tersebut, lanjut dia, pihak Dewan Adat menunggu kedatangan utusan presiden pada Rabu (5/4) besok. Jika utusan hadir akan mengikuti prosedur utusan. Namun, jika tidak hadir akan mediasi yang difasilitasi Polresta Solo dan Walikota Solo.

“Enam poin sudah masuk, sudah dibicarakan. Kalau utusan presiden masuk, kami ikuti tahapannya. Kalau tidak, kami ikuti mediasi dengan Kapolresta dan Walikota,” imbuhnya.

Sementara itu, kubu Pakubuwana XIII bersikeras akan membongkar paksa kunci-kunci di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat disaksikan Kapolres Solo. Hal tersebut dilakukan bila setelah tenggat waktu dua hari untuk penyerahan kunci oleh Lembaga Dewan Adat tidak dilakukan.

“Kalau nggak, kami bisa nggak bisa dengan cara apapun dilakukan (bongkar paksa) karena Sinuhun harus mengadakan ritual, sesajen, membersihkan pusaka, latihan Bedaya Ketawang, mengecek gamelannya utuh atau nggak,” beber GPH Benawa.

Sementara itu, Benawa mengklaim, pembongkaran paksa gembok tidak merusak bangunan cagar budaya. Pasalnya, jika gembok lama, pihaknya berupaya membuka dengan hati-hati. Namun, jika gembok baru akan langsung dipotong.

“Kami mengikuti petunjuk Kapolresta Solo, sehingga kami tidak perlu mendapat hambatan atau sanksi-sanksi yang tidak perlu,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge