0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Fahri Hamzah Minta Tiga Pimpinan PKS Dipecat dari DPR

Fahri Hamzah ()

Timlo.net — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan surat resmi pemecatan Fahri Hamzah dari seluruh jenjang keanggotaan partai dan anggota DPR termasuk lengser sebagai pimpinan DPR sejak 4 April. Pemecatan tersebut dinilai Fahri sebagai tindakan melanggar hukum.

Tak terima atas pemecatan itu, Fahri mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana sudah dimulai pada Rabu (27/4) lalu.

Sidang itu dipimpin oleh Hakim I Made Sutrisna. Dalam sidang perdana itu hakim memberi keputusan perintah mediasi antara PKS dan Fahri Hamzah selama 30 hari ke depan.

Baik pemohon dan termohon menyerahkan penunjukan mediator kepada majelis hakim. Hakim ketua kemudian memutuskan menunjuk Hakim Baktar Djubri selaku mediator dalam selama proses mediasi.

Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid mengungkap tujuan Fahri menggugat PKS. Hanya satu, yakni berdamai, bisa kembali ke partai dakwah yang bersama-sama dideklarasikannya dulu.

Mujahid mengatakan, PKS tidak memberikan ruang sama sekali untuk kliennya bicara. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya untuk mengembalikan status Fahri di DPR maupun PKS adalah pengadilan.

“Kenapa pilih pengadilan, karena tidak ada satu mekanisme yang tersedia dalam internal partai setelah ada putusan majelis Tahkim. Oleh karena itu, kita menganggap ada permasalahan maka kami menggugat ke PN Jaksel,” kata Mujahid selepas persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan, Rabu (27/4).

Proses mediasi itu membuat pemecatan Fahri dari DPR menjadi status quo. Sampai saat ini, Fahri Hamzah masih bisa berkantor di parlemen.

Namun, proses media itu rupanya tak berjalan efektif. Fahri melaporkan Ketua Dewan Syariah yang juga Anggota Komisi X DPR Surahman Hidayat, Presiden PKS yang juga Anggota Komisi X DPR Sohibul Iman, dan Wakil Ketua Majelis Syuro yang juga Anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Saya mengadukan mereka terkait dua tindakan yang tidak saja saya anggap merugikan diri saya secara langsung tetapi merugikan konstituensi saya, nama baik keluarga saya dan kader partai, karena mereka melakukan dua tindakan utama yang tidak saja melanggar kode etik tapi terindikasi pidana,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).

Fahri berharap ketiga orang tersebut dipecat dari DPR karena telah mencemarkannya. “Cukup alasan MKD untuk berhentikan ketiga teradu ini dari anggota DPR,” imbuhnya.

Menurut Fahri, ketiga orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Partai Politik. Sebab mereka tergolong Majelis Tahkim PKS tanpa basis legalitas dari Kemenkum HAM.

“Kami minta konfirmasi ke AHU, sampai selesai persidangan, tidak ada dasar legal sama sekali. Dua kali mengajukan permintaan pendaftaran dan pengesahan majelis tahkim yang pertama dikoreksi, yang kedua belum keluar sampai hari ini. Kami berhak mengetahui ada asas legalitas atau tidak dan ternyata tidak dimiliki,” kata dia.

Selain itu, Fahri menilai Sohibul telah membuat kronologi mengapa dia harus dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan PKS. Menurutnya kronologi tersebut mengandung fitnah yang kemudian disebarkan secara bebas.

“Dan disebarkan kepada kader dan di dalamnya menguraikan banyak sekali persoalan. Di antaranya dihukum MKD atas pelanggaran etika ringan. Saya tidak pernah bersidang dan keputusan seperti itu. Tetapi saya secara sepihak dituduh ada banyak lagi hal-hal lain fitnah kepada saya,” tandasnya.

Fahri mengantongi berkas pengaduan ke MKD sebanyak 11 halaman disertai beberapa lampiran. Dia berharap MKD segera memproses gugatannya. [gil]

Sumber: merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge