0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pejabat Tak Perlu Takut Ambil Kebijakan Mendahului Anggaran

Sosialisasi Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen (timlo.net/agung widodo)

Sragen – Mendahului anggaran selama ini dinilai perbuatan terlarang yang harus dihindari oleh pejabat yang memiliki kewenangan kuasa pengguna anggaran (KPA). Padahal secara aturan langkah untuk mendahului anggaran tersebut dibolehkan selama ada komitmen sebelumnya.

“Bisa itu boleh. Tapi dengan catatan, kalau pekerjaan itu tak ada maka anggaran dianggap tak ada juga,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sragen, Herrus Batubara, Rabu (27/4).

Pernyataan itu diungkapkan Herrus saat memberikan pengarahan dalam acara Sosialisasi Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sragen.

Menurut Herrus, pejabat pengguna anggaran di lingkungan Dinkes tak perlu ragu dan takut dalam penyerapan anggaran, baik yang berasal dari APBN, APBD atau anggaran pemerintah lainnya. Pasalnya penyerapan anggaran ini terkait dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

“Harapan kami mereka bisa menyerap anggaran secara baik kalau anggaran bisa diserap, maka kebutuhan masyarakat juga bisa terpenuhi. Yang kita kawatir, anggaran tak bisa diserap, sehingga kebutuhan rakyat tak terpenuhi,” jelasnya.

Pihaknya siap memberikan konsultasi, solusi dan penjelasan kalau ada pejabat yang masih bingung atau ragu dalam penggunaan anggaran pemerintah. Untuk itu dia akan terus melakukan sosialisasi TP4D ke seluruh Satker Pemkab Sragen agar dipahami dalam mengambil kebijakan.

“Ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinkes Sragen, Farid Anshori mengharapkan, dengan adanya sosialisasi TP4D para pejabat akan lebih paham, sehingga tidak ragu dalam penyerapan anggaran. Dia menyebut selama tahun 2015, penyerapan anggaran di Dinkes telah mencapai 100 persen.

Terkait dengan mendahului anggaran, dia mengakui, pihaknya pernah melakukan itu khusus dalam keadaan darurat, seperti untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan pasien.

“Mendahului anggaran boleh saja. Untuk beli obat-obatan, makan pasien harus kita penuhi dulu. Padahal anggaran belum ada, boleh nggak apa-apa,” katanya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge