0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pendamping Desa Mengadu ke DPRD

Barisan Nasional Pendamping Desa saat mengadukan kebijakan baru yang tidak transparan di Wisma Rakyat DPRD Boyolali (foto: Nanin)

Boyolali — Puluhan pendamping desa mengadukan kebijakan pusat terkait kebijakan pelaksanaan seleksi ulang. Kebijakan ini dinilai sangat merugikan dan diduga ada unsur politis.

Sementara itu, Ketua DPRD Boyolali, Slamet Paryanto, meminta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar untuk mundur dari jabatanya.

“Kalau tidak fair, sebaiknya menteri Marwan Jafar mundur dari jabatanya,” kata Ketua DPRD Boyolali, Slamet Paryanto, Selasa (19/4).

Desakan mundur tersebut tanpa alasan. Pasalnya, Paryanto menuding ada nuansa politis dalam kebijakan tersebut. Dimana, muncul surat komitmen lengkap dengan materai dari calon.

Dalam komitmen tersebut, calon akan bergabung dengan partai tertentu dan bersedia menyerahkan hingga 10 persen dari gaji yang mereka dapatkan untuk partai jika diloloskan menjadi pendamping desa. Pihaknya secara tegas menolak kebijakan tersebut.

“Ini kan sudah tidak transparan lagi, Menteri Marwan itu kan milik seluruh desa di Indonesia. Kalau kebijakannya seperti itu jelas tidak profesional,” tambahnya.

Terpisah, Ketua BNPD, Winarto, menyatakan penolakannya atas rencana seleksi ulang itu. Selain karena belasan tahun sudah menjadi pendamping desa, pihaknya juga ikut sebagai tim seleksi pendamping desa kemarin.

“Masa tim seleksi masih harus ikut seleksi lagi, apalagi tidak ada jaminan transparansinya,” ungkap Winarto.

Selain itu, dengan adanya seleksi ulang yang dilontarkan Menteri Marwan Jafar, justru dinilai menyalahi Permendesa 3/2015. Seleksi ulang dinilai upaya diskriminasi, dikotomi, dan politisasi oleh kementerian.

Padahal sesuai aturan itu, menyebutkan adanya evaluasi kinerja pendamping desa. Sementara pendamping desa dari jalur seleksi, eks PNPM, mereka sudah tiga bulan tapi langsung diperpanjang tanpa evaluasi kinerja.

“Itu dasarnya apa. Jika protes ini tidak diperhatikan, maka kami siap ajukan gugatan,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge