0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Museum Radya Pustaka Belum Berbadan Hukum, Ini Penyebabnya

Wayang koleksi Museum Radya Pustaka (dok.timlo.net/achmad khalik)

Solo — Sejak ditetapkannya UU No 23 tahun 2014 yang mengatur bahwa penerima dana hibah harus berbadan hukum, dana operasional untuk Museum Radya Pustaka sering tersendat, karena dana tersebut diberikan melalui mekanisme hibah.

Museum tertua di Indonesia itu sampai saat ini belum memiliki badan hukum. Banyak kalangan mempertanyakan alasan pengelola museum tidak membentuk badan hukum agar dana hibah bisa cair tanpa kendala.

“Kita sudah pernah usulkan kepada Bapak Walikota. Tapi beliau yang kurang setuju,” kata Sekretaris Museum Radya Pustaka, ST Wiyono, Jumat (15/4).

Ia pun tak membantah bahwa membentuk badan hukum untuk museum sebenarnya tidak mahal apalagi sulit. Namun permasalahan Museum Radya Pustaka tidak sesederhana membuatkan akte yayasan dari notaris.

“Kalau dibentuk yayasan, nanti kepemilikannya jadi milik siapa? Padahal museum ini isinya kan banyak dari hibah dan sumbangan orang-orang,” kata dia.

Selain itu, pembentukan yayasan juga dikhawatirkan menimbulkan masalah di kemudian hari jika terjadi sengketa antara pengurus yayasan.

Ditanya tentang potensi sumber dana lain di luar dana hibah Pemkot, Wiyono menerangkan pihaknya berhati-hati menerima dana dari pihak luar. Selain dapat mempengaruhi netralitas komite, sumber dana dari luar pemerintah dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan dengan pihak pemerintah.

“Kita belum berani ke sana (dana dari luar pemerintah) sebelum ada restu dari walikota,” kata dia.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge