0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

GBHN Perlu Dikembalikan

Workshop Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI di Hotel The Sunan, Selasa (12/4). (timlo.net/achmad khalik)

Solo – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berinisiatif mengembalikan eksistensi haluan negara supaya gerak langkah elemen bangsa dapat sejalan seirama. Pasalnya, saat ini kebijakan yang ditelorkan Pemerintah Pusat nampaknya belum selaras dengan yang diterapkan di daerah. Sehingga, proses membangun ketatanegaraan di tanah air seperti bola liar yang susah untuk dijinakkan.

“Mau dibawa kemana negara ini, kita seakan tidak punya arah. Dari pemerintah pusat menentukan seperti ini, tapi penerapan di daerah sudah berbeda,” terang anggota Badan Pengkajian MPR RI, Agustina Wilujeng dalam Workshop Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI di Hotel The Sunan, Selasa (12/4).

Dihadapan para akademisi bidang hukum dan ketatanegaraan, Agustina memaparkan paska dibukanya kran reformasi dan berujung pada dimulainya amandemen terhadap Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) haluan negara Indonesia mulai tidak jelas. Kondisi memburuk tidak berhenti pada hilangnya haluan negara yang kerap diamandemen, namun juga berdampak pada kewenangan MPR sebagai representasi masyarakat. Agustina mencontohkan, posisi MPR saat ini dianggap sejajar dengan lembaga tinggi negara yang lainnya, bukan sebagai lembaga tertinggi yang dapat membuat keputusan dalam permasalahan negara.

“Maka muncul pertanyaan apakah perlu MPR kembali diberikan wewenang membuat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur?,” tegasnya.

Maka dari itu, lanjutnya, sebanyak 685 anggota MPR yang terdiri dari 555 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan 130 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada waktu yang sama meminta masukan langsung kepada masyarakat terkait kewenangan MPR pada tata kelola negara ini. Selain itu Agustin juga menekankan tentang perencanaan pembangunan nasional model GBHN yang saat ini sudah tidak lagi dilakukan.

“Haluan negara dianggap tidak perlu dan tidak ada relevansinya karena presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat,” katanya.

Saat ini, pembangunan negeri Indonesia hanya merujuk pada visi dan misi presiden. Praktis, kondisi seperti demikian kepala negara hanya terfokus pada menjalankan program-program yang pernah disampaikan dalam kampanye tanpa mengindahkan bagaimana sesungguhnya negara ini akan dibawa

“Masalahnya saat ini belum ada konsekwensi hukum apa jika GBHN tidak dilaksanakan oleh Presiden dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya,” jelas Agustina.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge