0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Banyak Toko Modern Bodong, Ini Tanggapan Dewan

Anggota Komisi II DPRD Klaten asal Fraksi PAN, Darmadi (dok.timlo.net/aditya wijaya)

Klaten — Komisi II DPRD Klaten meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Klaten menyegel puluhan toko modern berjejaring yang tidak mengantongi izin operasional alias bodong. Selain melanggar Perda, keberadaan, toko modern juga mematikan pedagang tradisional.

“Kita sudah punya pegangan Perda (Perda Kabupaten Klaten no 12/2011). Kemarin kita sarankan diberikan SP (surat peringatan) 1,2, dan 3. Kalau enggak ada respon, ya dieksekusi,” ujar Anggota Komisi II DPRD Klaten, Darmadi, Senin (11/4).

Ditegaskan legislator asal Fraksi PAN ini, Satpol PP selaku penegak Perda harus bertindak tegas. Jangan sampai puluhan toko modern bodong tersebut tidak mengantongi izin operasional, namun masih nekat beroperasional.

Disinggung temuan Satpol PP ada toko modern berjejaring yang belum berizin sudah beroperasi hingga empat tahun dan paling baru beroperasi dua pekan, menurut dia, ada kesalahan dalam hal pembinaan.

“Teman-teman eksekutif (KPMPT, Disperindagkop dan UMKM, Satpol PP) itu banyak yang kecolongan atau sengaja biar dicolong. Ya lucu. Ketika dulu mendirikan, apa mereka (toko modern) tidak diberikan suatu arahan mana-mana tempat yang sesuai izin (Perda). Sehingga mereka bebas menentukan pilihan. Akhirnya mereka mepet pasar tradisional sehingga jadi kacau,” ucap Darmadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Senin (11/4), Satpol PP Klaten melayangkan SP 3 pada 29 toko modern berjejaring bodong. Hingga Rabu (13/4), mereka diminta untuk mengemasi barang-barangnya sebelum disegel Satpol PP Klaten. Pasalnya, mereka melanggar Perda Kabupaten Klaten no 12/2011 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge