0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Praktek Politisasi Jabatan Oleh Kepala Daerah Harus Ditinggalkan

Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi (achmad khalik)

Karanganyar – Tiap kepala daerah dituntut harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Disamping itu, kepala daerah juga dilarang mengedepankan kepentingan politik saat menempatkan seseorang dalam posisi strategis apapun.

“Memang banyak dalam menempatkan seseorang diposisi strategis didasari oleh kepentingan politik,” terang Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Kepala Badan, Sekretaris dan Kasubbag Program Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Seluruh Indonesia di Lor In Hotel Solo, Rabu (6/4).

Seharusnya, kata Teguh, hal itu tidak terjadi jika semua komponen khususnya kepala daerah mengetahui tugas pokok dan fungsi setiap kepala dinas, kepala bidang atau bagian. Jika kepala daerah mengetahui namun tetap memaksakan diri untuk menempatkan orang yang tidak kompeten maka dapat dipastikan jalannya pemerintahan tidak akan stabil. Maka dari itu, Kemendagri saat ini tengah gencar memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada kepala daerah yang belum lama dilantik secara serentak.

“Salah satu tujuannya juga agar mereka sadar,” katanya.

Pihaknya berharap, kepala daerah mampu menempatkan sumber daya manusia (SDM) sesuai kompetensinya. Jika terpaksa tidak dapat dilakukan dengan alasan minimnya SDM maka untuk sementara diperbolehkan namun dengan sejumlah catatan. Salah satunya adalah SDM non kompetensi tersebut juga musti mengikuti diklat sesuai kompetensi yang harusnya dikuasai.

“Misalnya saat ini ada camat yang tidak berasal dari latar belakang pemerintahan, boleh saja asal wajib diklat,” jelasnya.

Langkah tersebut mendapat respon positif dari Bupati Karanganyar, Juliatmono. Ditemui di lokasi yang sama ia mengatakan jika masing-masing SDM bekerja sesuai dengan kompetensinya maka secara tidak langsung kinerja Kepala daerah akan lebih ringan. Pasalnya instruksi yang dilayangkan kepada jajarannya direspon dengan cepat dan benar.

“Kalau tidak bidangnya bisa dua kali perintah,” ungkap Juliatmono.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge