0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Penerapan SSA, Legislator Panggil Kepala Dishubkominfo

Honda Hendarto, (dok.timlo.net)

Solo – Komisi III DPRD Solo secara khusus memanggil Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) terkait pemberlakuan sistem satu arah (SSA) di tiga ruas jalan utama di Solo. Pemanggilan tersebut untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan sejak Kamis (17/3) lalu.

“Pemanggilan yang dilakukan untuk menanyakan pemberlakuan SSA. Apa sudah ada satu kajian yang sangat komprehensif? Kita selama ini kaget dengan perubahan yang ada. Apakah itu serta merta keinginan Walikota, Dinas atau pesanan pihak yang lain? Kita hanya bisa bertanya-tanya,” terang Ketua Komisi III DPRD Kota Solo, Honda Hendarto, Jumat (1/4).

Berdasarkan pertemuan dengan Dishubkominfor tersebut, dipaparkan bahwa segala kebijakan yang ditetapkan telah melalui seluruh kajian yang mendalam. Menurut Honda, Dishubkominfo melibatkan konsultan dari Bappenas untuk melakukan penelitian selama bertahun-tahun.

“Semua sudah dipaparkan detail kajiannya sedemikian rupa. Termasuk kuantitas kendaraan melintas di jam-jam tertentu,” urainya.

Meski begitu, lanjut Honda, Dishubkominfo mengakui belum ada kajian yang mengarah ke sisi ekonomi. Honda pun meminta adanya kajian lebih mendalam dari berbagai aspek. Di samping dari potensi ekonomi, termasuk pula kajian sosial budaya dan lain sebagainya.

“Meski dampak ekonomi tak begitu besar, namun masyarakat masih tampak terkaget-kaget. Kajian lainnya perlu diperkuat,” katanya.

Beberapa hal yang menjadi evaluasi Komisi III adalah soal sosialisasi hingga penambahan sarana. Seharusnya, sosialisasi penerapan SSA tersebut dilakukan jauh-jauh hari agar masyarakat lebih terbiasa dan mudah beradaptasi.

Sementara, Kepala Dishubkominfo Solo, Yosca Herman Sudrajat mengatakan, penerapan SSA belum rampung. Selama satu bulan pertama penerapan, penilaian dari sisi keefektifan kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat dilakukan. Paling tidak, butuh waktu tiga bulan untuk melihat dampak secara utuh.

“Semua itu soal waktu, termasuk pula persoalan pedagang kan sebenarnya parsial. Disini kurang laku, sementara disana menjadi laku. Tapi kan penataan ini belum selesai. Sementara kalau tidak dibuat penataan akan lebih parah lagi,” jelasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge