0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pelanggaran Pilkada, Tim Jos Desak Bupati dan Panwaslu

Tim Advokasi Jos, Martanto didampingi Ketua Tim Pemenangan Jos, Setyo Sukarno (dok.timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Paska dimentahkannya laporan Tim Advokasi Jos ke Panwaslu Wonogiri terkait dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan guru SMKN 2 Wonogiri, AR, pihak pasangan calon Jos menekankan agar  Panwaslu segera mengirimkan surat rekomendasi ke Komisi ASN dan juga Bupati Wonogiri.

“Kami juga memohon agar Pj Bupati memberikan sanksi administratif yang bisa memberi efek jera bagi PNS yang terlibat politik praktis,” ujar Tim Advokasi Jos, Martanto, Rabu (25/11).

Menurutnya, baik saksi dan juga pihak Panwaslu meyakini jika dugaan tersebut mengarah pada kebenaran. Namun demikian kasus tersebut tidak dapat ditarik ke ranah pidana, karena kurangnya alat bukti.

“Sesuai pasal 184 KUHP, kami tidak bisa menyajikan alat bukti, berupa rekaman, foto dan juga alat peraga,” katanya.

Panwaslu  Wonogiri pun tidak bisa menindaklanjuti lantaran kurang cukup bukti, sehingga Panwaslu kemudian merekomendasikan hal tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bupati Wanogiri. Ia juga mengatakan, dengan adanya peristiwa itu, pihaknya akan terus melakukan pencermatan dan pengawasan, khususnya kalangan PNS di Wonogiri agar menjaga netralitasnya.

“Kami tidak ingin menebar fitnah, tapi entry pointnya ini merupakan warning bagi PNS di Wonogiri,” katanya.

Ketua Tim Pemenangan Jos, Setyo Sukarno mengingatkan para PNS di Wonogiri untuk tetap menjaga netralitasnya. Di sisi lain, pihaknya mengharap agar Panwaslu mengirimkan surat ke Komisi ASN dan Bupati.

“Kami juga berharap segera dapat mengetahui tembusannya,” imbuhnya.

Pejabat Bupati Wonogiri, Sarwa Pramana mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat edaran, dan juga memerintahkan setiap SKPD untuk memberikan pengarahan. Sedang terkait, dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum guru SMKN 2 Wonogiri pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan Panwaslu.

“Kita akan lihat hasilnya seperti apa dan regulasinya dulu, untuk menentukan sanksinya. Jika terbukti kita akan turunkan sanksinya,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge