0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

15 Desa Belum Rampungkan SPJ Dana Desa

Ilustrasi (dok.timlo.net/gg)

Karanganyar — Bagian Pemerintahan Desa Setda Karanganyar mencatat 15 desa belum menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan Dana Desa hingga tahap kedua. Lima belas desa tersebut terkendala beberapa hal dalam menyelesaikan SPj. Padahal pencairan tahap ketiga sebesar 20 persen menanti administratifnya rampung.

“Tiap desa memperoleh jatah berlainan dari total Rp 46 miliar. Tahap I dan tahap II, masing-masing 40 persen, sudah dilaksanakan. Kini tinggal pencairan tahap III sebesar 20 persen. SPj sudah kami terima, tinggal laporan realisasi kegiatan,” ujar Sunarno, Kabag Pemerintahan Desa kepada wartawan, Rabu (25/11).

Dalam forum pembinaan kepala desa, Senin (23/11) lalu, penekanan tetap pada administrasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II serta bantuan keuangan dari sumber bagi hasil pajak-retribusi daerah dan bantuan keuangan rehab gedung/kantor desa. Lebih lanjut Sunarno mengatakan, panitia kabupaten belum dapat mengucurkan bantuan keuangan ke sejumlah desa di beberapa kecamatan lantaran terjadi kisruh pada administrasi pengajuannya. Pada program bantuan keuangan, APBD mengalokasikan Rp 1,4 miliar.

“Kami masih menelusuri apakah itu kesalahan pencantuman nomenklatur ataukah proposal tertukar? Sebelum jelas, maka belum bisa direalisasikan,” katanya menyampaikan kondisi itu di beberapa wilayah seperti Kerjo, Matesih dan Kebakkramat.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono dalam kesempatan itu menegaskan tertib administrasi merupakan perihal urgen pelaksanaan kegiatan bersumber keuangan pemerintah. Penundaan pencairan dana maupun pembatalan bantuan keuangan menjadi konsekuensi logis buruknya aspek administratif.

“Kementrian Keuangan juga menegaskan hal sama kepada Pemkab. Begitu pula jika ada desa sampai telat administratif dan dana tidak terserap sempurna, maka akan berpengaruh di tahun berikutnya. Bakal dijatuhi sanksi!” ancamnya.

Bupati juga meminta para kepala desa memastikan sendiri administrasi pencairan anggaran alias jangan hanya pasrah pada laporan bendahara. Juliyatmono mengatakan, pada tahun ini 162 desa di Karanganyar memperoleh berbagai sumber pembiayaan pembangunan meliputi Dana Desa senilai Rp 46 miliar, bantuan keuangan Rp 1,4 miliar dan ADD senilai Rp 72 miliar.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge