0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

BPK Temukan Anggaran Hibah, Legislator Sewot

timlo.net/daryono

Museum radya pustaka

Solo — Jajaran DPRD Solo menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) yang tidak proaktif menyampaikan ke Komite Museum Radya Pusataka perihal dilarangnya dana hibah museum untuk kegiatan. Padahal, larangan itu sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2014.

“Komite Museum itu kan pelindungnya walikota, penasehatnya Sekda dan Kepala Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata). Kalau diawal sudah jadi temuan, semestinya komite kan dipanggil dan diberitahu,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, YF Sukasno kepada wartawan, Senin (23/11).

Menurut Sukasno, sampai dengan pernyataan Penjabat Walikota (Pj) di media massa, Komite Museum ternyata tidak mengetahui bahwa dana hibah hanya untuk operasional. Komite baru mengetahui setelah pencairan hibah termin ketiga terhambat pencairannya oleh Pemkot.

“Justru ini yang jadi pertanyaan. Rekomendasi (BPK) sudah keluar lama, kok Komite sampai tidak tahu?,” ujar dia.

Senada, Ketua Komisi IV DPRD Solo, Hartanti menyayangkan langkah Pemkot yang tidak memberitahukan perihal temuan BPK pada Komite Museum. Jika sudah ada temuan, semestinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKS) semestinya tidak mencairkan anggaran hibah termin pertama ke Museum tahun ini.

“Sebelum dikeluarkan (uangnya), semestinya sudah disampaikan ke Komite. Jadinya tidak seperti ini. Sudah digunakan, uangnya suruh mengembalikan,” jelas dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkot Solo meminta Komite Museum mengembalikan uang hibah sebesar Rp 50 juta. Uang itu semestinya hanya boleh dipakai untuk operasional museum namun digunakan untuk kegiatan Sura Bulan Kebudayaan.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge