0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Lima PNS Dilaporkan ke BKD Provinsi

timlo.net/nanin

Sosialisasi Pengawasan dengan stakeholder

Boyolali — Sebanyak lima PNS dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah karena diduga tidak netral sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pilkada 2015. Dari lima PNS tersebut, tiga berasal dari jajaran Pemkab Boyolali, salah satunya seorang camat.

“Kita sudah menerima lima pengaduan dari masyarakat, sekarang baru dalam tahap penyelidikan,” ungkap staf di Sub Bidang Pembinaan dan Perundang-undangan BKD Jawa Tengah, Agil Joko Sarjono, disela-sela sosialisasi pengawasan dengan stakeholder dalam pilkada serentak 2015 di Hotel Prasanthi Gambir Anom Airport, Rabu (18/11).

Sayangnya, Agil masih enggan membuka identitas camat dan dua PNS asal Boyolali yang diadukan ke BKD Provinsi. Selain dari Boyolali, satu kasus dari Pemalang. Untuk saat ini, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti dan siap memberikan sanksi bila kelima PNS tersebut bersalah. Sanksi terberat adalah pemecatan sebagai PNS.

“Selain itu juga penundaan gaji berkala dan jabatan,” tambahnya.

Dijelaskan, semua laporan dari masyarakat masih bersifat dugaan. Pihaknya juga sudah merekomendasikan ke BKD, khususnya Boyolali, untuk segera menindak lanjuti hal tersebut.

Senada diungkapkan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, pelanggaran di Boyolali tertinggi dibandingkan daerah lain. Bahkan dalam kerawanan Pilkada, Boyolali masuk urutan nomor dua, setelah Sragen. Dimana calon bupati nomor urut satu, Seno Samodro, adalah bupati incumben begitu juga dengan calon bupati nomor urut dua, Agus Purmanto.

“PNS di Boyolali sangat rawan dimobilisasi,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge