0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pengusaha Boleh Bayar Upah Pekerja di Bawah UMK, Asal…

Kantor Disnakertrans Wonogiri (dok.timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi pedoman para pengusaha dalam membayar upah tenaga kerja. Namun demikian UMK bukanlah harga mati. Pengusaha boleh-boleh saja membayarkan gaji para pegawainya tidak sesuai dengan UMK.

“Tidak masalah jika ada perusahaan yang tidak bisa membayar sesuai itu (UMK),” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Wonogiri, Ristanti, Selasa (17/11).

Menurutnya, tidak akan ada sanksi bagi perusahaan tersebut. Yang terpenting, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan penundaan pembayaran upah. Tentunya, masih menurut dia, disertai alasan yang kuat.

“Misalnya kemampuan keuangan yang terbatas,” ujarnya.

Terhadap pengajuan penundaan pembayaran itu, pihaknya tetap bakal melakukan pengamatan dan pengawasan. Pun pihak pegawai dipersilakan mengadu ke dinas, seandainya ada hal yang dirasa tidak sesuai dengan kesepakatan bersama perusahaan.

“Sedang KHL bulan Desember sebesar Rp 1,293 juta. Sementara dewan pengupahan Wonogiri menyepakati KHL sebesar Rp 1,225 juta. Jadi masih menunggu dari gubernur,” paparnya.

Sementara itu, Parwanti (36), salah seorang pegawai sebuah perusahaan di Wonogiri mengaku setiap bulan diberi upah minim. Yakni jauh di bawah UMK. Kendati demikian dia tidak mempermasalahkannya. Pasalnya, hal itu sudah menjadi kesepakatan dengan pemilik perusahaan.

“Ya bagaimana lagi, wong kita sudah dapat pekerjaan saja sudah untung, tapi kalau bisa ya dinaikkanlah upahnya,” imbuhnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge