0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ini Beda Pendapat Penetapan UMK 2016

Ilustrasi Buruh

Solo – Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2016 Kota Solo oleh Gubernur Jawa Tengah beberapa waktu lalu mendapatkan reaksi beragam dari kalangan pengusaha dan buruh. Untuk mengawal putusan tersebut perlu dilakukan pengawasan oleh Dinas terkait.

“Dengan adanya penetapan UMK kota Solo sebesar Rp 1.418.218 tersebut setidaknya menunjukan ada keberpihakan dari Gubernur Jawa Tengah terhadap buruh,” ujar Ketua umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Solo, Hudi Wasisto saat dihubungi wartawan, Selasa (10/11).

Meskipun upah buruh melalui UMK 2016 cenderung meningkat, namun dia mengatakan angka tersebut masih cukup minim bagi pekerja yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Hal itu mengingat rencana pemerintah yang akan melakukan penghapusan subsidi listrik diawal tahun depan.

“Karena dengan adanya pencabutan subsidi listrik tersebut kebutuhan hidup akan meningkat. Belum lagi komoditas kebutuhan pokok yang pasti akan ikut merangkak naik,” jelasnya.

Kendati demikian dia berharap agar pengusaha bisa membayar upah buruh seperti yang diamanatkan UMK 2016 yang telah ditetapkan. Termasuk Dinsosnakertrans bisa melakukan pengawasan agar ada jaminan bagi para pekerja.

Sementara itu, menanggapi putusan UMK 2016 tersebut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo merasa kecewa. Pasalnya besaran angka yang ditetapkan tidak sesuai dengan usulan dari bawah atau Dewan Pengupah.

“Yang diusulkan Dewan Pengupah itu awalnya Cuma Rp 1.395.000 kenapa yang ditetapkan justru Rp 1.418.218. Itu angka dasarnya dari mana,” ungkap Sekertaris Apindo Solo, Wahyu Haryanto.

Menurutnya, saat ini Apindo Solo masih dalam tahap mengkaji kebijakan tersebut sebelum mengambil tindakan. Meski demikian dia menyampaikan jika Gubernur Jawa Tengah mestinya bisa mengakomodir usulan dari bawah.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge