0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Peradilan Perdata Bisa Selesai 25 Hari Saja

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Solo, Amin Sutikno ()

Solo — Kabar gembira datang dari dunia hukum di Indonesia. Pasalnya, proses peradilan perdata yang selama ini memakan waktu sangat lama dan bertele-tele sekarang dapat diselesaikan dalam kurun waktu 25 hari saja. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana diprediksi akan membuat dunia usaha semakin menggeliat lantaran adanya kepastian hukum dan biaya perkara menjadi lebih murah.

“Dengan diterbitkannya Perma No. 2 Tahun 2015 ini, semakin memberi kepastian hukum. Disamping itu juga, peraturan tersebut meminimalisir adanya cidera janji (wanprestasi) serta penanganan dengan cara-cara kasar atau debt colector,” kata Ketua Pengadilan Negeri (PN) Solo, Amin Sutikno saat ditemui wartawan usai kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, Rabu (4/11).

Meski begitu, ada sejumlah persyaratan yang musti dipenuhi supaya perkara tersebut masuk dalam gugatan sederhana. Di antaranya, kata Amin, perkara tidak menyangkut tanah. Lalu, pihak berperkara harus berdomisili dalam satu wilayah daerah/ kota. Disamping itu juga, nilai materiil gugatan perkara tak lebih dari Rp 200 juta.

“Kelebihan sidang gugatan sederhana ini ialah tak ada replik, duplik, maupun eksepsi. Sidang hanya dimpimpin hakim tunggal dan putusan dijatuhkan paling lambat 25 hari jam kerja,” paparnya.

Meski waktu sidang menjadi lebih singkat, namun bukan berarti mengurangi kualitas persidangan. Sebab, kata dia, persidangan harus menghadirkan pihak berperkara secara langsung. Sanksi bagi penggugat yang tak hadir meski hanya sekali ialah perkara dianggap gugur.

“Justru sidangan gugatan sederhana ini membantu para pencari keadilan. Tergugat yang tak hadir, tak menghalangi jalannya persidangan,” jelasnya.

Konsekuensi dari penerapan sidang gugatan sederhana ini, kata Amin, ialah para hakim dituntut jeli dalam menyeleksi setiap berkas yang masuk. Berkas-berkas gugatan yang masuk akan dipelajarai dulu apakah memungkinkan dilakukan sidang gugatan sederhana ataukah masuk dalam sidang gugatan perdata umum.

“Masyarakat atau instansi perbankan yang ingin managih utang bisa memakai jalur ini, asal nilai materiil perkara tak lebih Rp 200 juta,” paparnya.

Berikut poin-poin terkait Penyelesaian Gugatan Sederhana (Peraturan MA No 2/2015):

1. Sidang diputus paling lama 25 hari jam kerja

2. Jika keberatan, bisa mengajukan keberatan (pengganti banding) di PN setempat dalam waktu maksimal tujuh hari (tak ada PK/kasasi)

3. Nilai materiil gugatan perkara tak lebih dari Rp200 jutaBukan perkara tanah

4. Pihak berpekara berdomisili dalam satu wilayah kabupaten/ kota

5. Tak ada replik, duplik, eksepsi, gugatan balik, konvensi, intervensi, tuntutan provisi

6. Pihak berperkara harus hadir secara langsung

7. Ketidakhadiran tergugat tak menghalangi jalannya persidangan

8. Ketidakhadiran penggugat secara otomatis mengugurkan perkara

9. Untuk perkara ingkar janji (wan prestasi) dan perbuatan melawan hukum (PMH)

10. Pihak-pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan yang sama

11. Hakim tunggal

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge