0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

10 November, Deklarasi Provinsi Madura?

(dok.merdeka.com)

Timlo.net — Desakan warga Pulau Madura supaya mandiri dari Provinsi Jawa Timur semakin kuat. Bahkan kabarnya, mereka akan mendeklarasikan wacana Provinsi Madura pada 10 November mendatang, bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Gagasan melepaskan diri dari Provinsi Jawa Timur ini, didasari ketidakadilan dirasakan masyarakat Madura atas pembangunan di Pulau Garam.

“Pada prinsipnya, orang-orang Madura sudah kecewa pada pemerintah yang ada. Madura selalu dianaktirikan, sehingga terbelakang. Mulai dari pendidikan. Banyak rakyat Madura yang buta huruf. Dari segi kesehatan, ada banyak warga meninggal saat melahirkan,” kata Sekjen Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M), Jimhur Saros, dalam konferensi pers di Surabaya, kemarin.

Jimhur melanjutkan, warga Madura pun kesulitan mencari nafkah di tanah kelahiran mereka. “Sehingga banyak anak-anak muda keluar merantau mencari pekerjaan di daerah lain. Karena di Madura, daerahnya tandus, gersang dan tidak produktif. Meskipun sudah ada Suramadu (Jembatan Surabaya-Madura), pembangunan tetap tidak merata,” lanjut Jimhur.

Jimhur juga mengklaim, keputusan pihaknya melepaskan diri dari Jawa Timur karena menyangkut hati nurani rakyat di pulau yang terdiri empat kabupaten. Yaitu Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, dan Sampang.

“Ini soal hati nurani rakyat Madura. Kita harus bisa menyejahterakan diri agar Madura menjadi daerah laik,” ujar Jimhur.

Jimhur menyatakan sudah siap seratus persen mewujudkan Provinsi Madura. Bahkan, pihaknya juga siap mengajukan uji materi undang-undang, serta siap menduduki Gedung DPR di Jakarta.

“Kita sudah tahu aturannya (pemekaran). Kita akan ajukan judicial review. Kita bisa minta itu ke DPR. Kalau Gorontalo yang hanya memiliki tiga daerah bisa, kenapa Madura yang memiliki empat daerah tidak?” ucap Jimhur.

Bahkan Jimhur mengklaim, gagasan membentuk Provinsi Madura mendapat dukungan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, Majelis Ulama Indonesia (MUI), anggota DPR dan DPRD, serta tokoh-tokoh masyarakat di Pulau Garam.

Usulan membentuk Provinsi Madura ini, didukung oleh Gus Ipul (Saifullah Yusuf) MUI, DPR RI, DPRD tingkat I (Jawa Timur), LSM, tokoh-tokoh agama juga ikut mendukung. Pada deklarasi nanti, mereka akan datang,” ucap Jimhur.

Hanya saja, Jimhur mengaku belum menggelar jajak pendapat di kalangan warga Madura. Dia berjanji proses itu digelar selepas deklarasi. Namun, dia meyakini semua masyarakat Madura setuju ide pemekaran tersebut.

“Sedangkan yang kontra hanya orang-orang di DPR (Madura), dan kepala daerah di masing-masing kabupaten. Padahal, kasihan dong mereka, yang ternyata tidak bisa menyejahterakan rakyatnya. Harusnya mereka mendorong, mendukung ide ini,” ujar Jimhur.

“Kita sudah belajar soal demokrasi, empat kabupaten di Madura, semua masyarakatnya mendukung. Karena di tiap daerah kita ada ketuanya, tapi sekjennya tetap satu. Kita yakin seratus persen semua rakyat Madura mendukung, hanya kepala daerahnya saja,” lanjut Jimhur.

Jimhur menilai, Madura selama ini seolah dipinggirkan pemerintah pusat maupun provinsi, sebagai bagian dari negara dan daerah. Sehingga, atas dasar rasa ketidakadilan pemerataan pembangunan di Pulau Madura ini, lahirlah gagasan melepaskan diri dari Jawa Timur.

“Pada prinsipnya, orang-orang Madura sudah kecewa pada pemerintah yang ada. Madura selalu dianaktirikan, sehingga terbelakang. Mulai dari pendidikan. Banyak rakyat Madura yang buta huruf. Dari segi kesehatan, ada banyak warga meninggal saat melahirkan,” ucap Jimhur.

Jika nantinya wacana itu terwujud, mereka berjanji akan menarik semua warga Madura tersebar di perantauan buat dipulangkan.

“Kita akan tarik mereka semua kembali Madura. Agar SDM di Madura kembali kuat. Kita akan berdayakan mereka, karena Madura memiliki potensi, mulai migas hingga hasil pertanian, dan hasil lautnya melimpah,” imbuh Jimhur.

Menurut Jimhur, orang Madura mestinya tidak hanya sukses di perantauan, tetapi juga mesti berdaya di tanah kelahiran.

“Masa orang Madura sukses di daerah lain, tidak bisa menyejahterakan rakyat Madura. Rata-rata masyarakat setuju, orang Madura di perantauan juga setuju Madura jadi provinsi sendiri,” ucap Jimhur.

Meski demikian, Jimhur menyatakan enggan memutuskan hubungan dengan Provinsi Jawa Timur.

“Meski nanti, kita sudah resmi menjadi provinsi sendiri, kita tetap ingin merekatkan diri dengan Surabaya, sebagai bentuk silaturahmi,” ucap Jimhur.

Sementara itu, menurut Saifullah Yusuf, gagasan itu sah-sah saja. Sebab, menurut dia, Madura memiliki potensi, menjadi provinsi mandiri. Namun, harus ada kajian-kajian mendalam soal gagasan tersebut.

“Dalam hal ini saya tidak mendorong dan tidak menghambat. Madura punya potensi. Tapi harus dikaji ulang. Bagaimana politiknya, bagaimana warga Madura yang sudah berada di luar Madura. Bagaimana ekonominya dan sebagainya,” kata pria akrab disapa Gus Ipul itu.

Jika Madura ingin mendirikan provinsi baru, dengan alasan timpangnya bagi hasil migas di Madura, lanjut Gus Ipul, itu sudah wajar. Namun, kata dia, yang harus diingat, masalah pemerataan pembangunan, kondisi itu tidak hanya dialami masyarakat Madura saja. Ada kabupaten dan kota lainnya juga mengalami hal yang sama.

“Di Jawa Timur banyak pabrik. Tetapi karena kantor pusatnya ada di Jakarta, jadi pajak harus diserahkan ke pusat. Ini juga harus didengarkan dan patut diapresiasikan keluhan warga Madura ini,” ucap Gus Ipul.

Terkait masalah pemekaran, menurut Gus Ipul, Madura harus mengantongi beberapa syarat menjadi provinsi mandiri. Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan Gus Ipul, sebuah wilayah atau daerah bisa melakukan pemekaran dengan catatan, bisa memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Syarat administratif yang dimaksud adalah persetujuan DPRD kabupaten atau kota, bupati atau wali kota yang menjadi cakupan wilayahnya. “Tapi semua keputusan tetap berada di rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Kemudian mengenai fisik, paling tidak harus ada lima kabupaten atau kota. Sementara Madura hanya ada empat daerah,” ujar Gus Ipul. [ary]

Sumber: merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge