0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Daerah harus Tetapkan Aturan Pengupahan Sesuai Aturan

merdeka.com

ilustrasi

Timlo.net – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, seluruh pemimpin daerah harus mengikuti aturan pengupahan yang ditetapkan pemerintah. Menurut dia, kepala daerah yang tidak patuhi aturan tersebut akan diberi sanksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tidak usah ditanya sanksinya apa. Karena itu aturan itu binding (mengikat). Sanksinya kami sampaikan ke Presiden, PP ini Presiden,” ujar dia, Rabu (4/11).

Sekedar informasi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ingin menggunakan formula tersebut. Dia menetapkan UMR di atas perhitungan pemerintah.

Di satu sisi, pemerintah telah menetapkan formula upah buruh tahun depan. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi jadi tambahan komponen penetapan upah buruh.
Untuk itu, kata Darmin, Ahok harus mengikuti formula yang ditetapkan pemerintah.

“Formula mengatakan Rp 3,01 juta karena PP itu binding (mengikat). Peraturan Pemerintah itu bersifat mengikat secara nasional,” jelas dia.

[sau]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge