0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Janji Jokowi Soal HAM, Pollycarpus Malah Bebas?

Pollycarpus Budihari Prijanto (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi), pernah mengatakan tatkala belum dilantik, berencana membentuk pengadilan ad hoc untuk menangani perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ini sebagai bukti keseriusan Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di negeri ini.

Langkah ini diambil pemerintah lantaran banyaknya kasus pelanggaran HAM tak selesai hingga saat ini. Mulai dari peristiwa 1965, Mala Petaka Lima Januari (Malari), Talangsari, tragedi 1998, termasuk pembunuhan aktivis pembela HAM, Munir Said Thalib belum juga terpecahkan.

Pernyataan itu kemudian direkam oleh publik sebagai janji Jokowi saat aktif berkampanye. Bahkan, hal itupun telah dimasukkan dalam agenda pembahasan tim transisi Jokowi untuk selanjutnya menjadi agenda prioritas pemerintah.

Deputi tim transisi saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab), Andi Widjajanto, kala itu mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah data terkait kasus pelanggaran HAM dari Komnas HAM. Data itu memuat cukup rinci ihwal pelanggaran HAM.

Menurut Andi, pemerintah berencana menyelesaikan kasus itu, baik melalui jalur yudisial dengan membentuk pengadilan ad hoc HAM maupun jalur nonyudisial. Jalur nonyudisial ditempuh untuk beberapa kasus seperti peristiwa Madiun 1948, peristiwa 30 September 1965, serta penembakan misterius.

Alasannya, baik korban maupun pelaku di tiga peristiwa ini sudah tak ada dan hanya tersisa keluarganya saja. Untuk itu, negara melalui presiden siap meminta maaf kepada para keluarga korban dan membentuk forum rekonsiliasi.

“Jadi presiden mendatang, atas nama negara akan meminta maaf kepada keluarga korban,” kata Andi saat itu.

Namun, pernyataan itu tampaknya hanya menjadi pemanis bibir di awal pemerintahan Jokowi. Pasalnya, di masa awal bekerja Jokowi ternyata justru memberikan kesempatan kepada terpidana kasus pembunuhan Munir, Pollycarpus, meski tidak murni.

Per 28 November 2014, Pollycarpus dapat kembali merasakan segarnya udara bebas di luar LP Sukamiskin. Pemerintah menyatakan masa tahanan Pollycarpus sudah selesai, sehingga dia dinyatakan bebas bersyarat. [tyo]

Sumber : merdeka.com

Editor : Andi Penowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge