0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Aturan Baru: Pejabat Punya Kerja, Tamu Undangan Dibatasi

ilustrasi pernikahan (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Pemerintah menerapkan aturan baru kepada pejabat yang hendak ‘punya kerja’, seperti menggelar acara pernikahan tasyakuran dan acara sejenis. Undangan resepsi dibatasi tidak boleh lebih dari 1.000 tamu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan Surat Edaran ini berlaku dan ditujukan pada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Walikota Indonesia.

Dalam Surat Edaran ini, diatur mengenai pembatasan jumlah undangan resepsi penyelenggara acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya dengan maksimal hanya 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1.000 orang.

“Tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat,” bunyi Surat Edaran yang tembusanya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Kamis (27/11).

Dalam aturan ini, juga diatur tamu tidak boleh memberikan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah. Selanjutnya aturan ini juga membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi.

“Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahya dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran itu secara konsisten dan sungguh-sungguh.” [idr]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

loading...
KEMBALI KE ATAS badge