0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kasau: Kedaulatan NKRI Harga Mati

Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI IB Putu Dunia (dok.timlo.net/achmad khalik)

Karanganyar — Peran TNI Angkatan Udara (AU) dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinilai sangat penting. Terlebih, Indonesia merupakan negara kepulauan maritim yang sangat luas. Kesiapan alutsista maupun SDM  prajurit TNI AU dituntut untuk lebih mumpuni dalam mengamankan pertahanan dan kedaulatan negara Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI IB Putu Dunia mengatakan, menjaga kedaulatan NKRI merupakan harga mati bagi kesatuan TNI AU. Manakala terdapat ancaman ataupun pesawat yang melintas dikawasan NKRI tanpa disertai dengan surat ijin melintas maka, pihaknya akan langsung melakukan pengejaran dan memaksa pesawat asing tersebut untuk segera turun. Hal yang sama juga dilakukan terhadap kapal-kapal asing yang beroperasi dikawasan perairan Indonesia. Jika mereka tidak menunjukkan itikad baik maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan langsung melakukan tindakan tegas.

“Untuk kebijakan maritim, kami telah mengoperasikan tiga pesawat jenis boing 737 dari skuador 5 untuk melakukan pengamanan. Jika, mereka tidak mentaati aturan yang ditetapkan maka tidak menutup kemungkinan kita lakukan tindakan tegas. Namun, hal itu tergantung dari perintah pimpinan,” terang Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia, usai upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Prasetya Perwira (Praspa) di Lapangan Dirgantara Lanud Adi Soemarmo, Colomadu, Karanganyar, Kamis (27/11).

Disinggung mengenai angka ekonomis saat pihak TNI AU melakukan pengejaran terhadap pesawat asing, Kasau mengatakan bahwa jika secara hitung-hitungan ekonomis mungkin dapat dikatakan mengalami kerugian. Namun, kedaulatan NKRI merupakan harga mati untuk mempertahankan harga diri bangsa dan negara.

“Kita tidak menggunakan hitungan ekonomis, ini masalah kedaulatan negara,” tegas Kasau.

Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir TNI AU berhasil memaksa sejumlah pesawat asing untuk mendarat lantaran tidak dilengkapi izin terbang di kawasan NKRI. Sementara, denda yang diberlakukan oleh negara terhadap pesawat yang melintas tanpa izin hanya sekitar Rp 60 juta. Angka tersebut lebih kecil dibanding operasional pesawat saat melakukan pengejaran.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge