0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tarif Bus Wonogiri-Solo Naik Gila-gilaan

ilustrasi (Timlo.net - Setyo)

Wonogiri – Pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi awal pekan lalu, para awak kendaraan umum utamanya jurusan Wonogiri-Solo menaikkan tarif gila-gilaan, meski sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang itu.

“Sebelum kenaikan harga BBM, naik bus dari Wonogiri ke Solo hanya ditarik Rp 5000. Masak setelah kenaikan BBM kondektur bus memungut Rp 9000 perpenumpang. Padahal, kalau tidak salah pemerintah membatasi kenaikan tarif maksimal sepuluh persen,’’ ungkap Ari, warga Baturetno, Wonogiri, Rabu (26/11).

Hal senada juga diutarakan Esti, warga Solo bekerja di Wonogiri tiap hari naik bus. Hanya, karena Esti tiap hari mengendarai bus, boleh dikata sudah punya langganan, sehingga ditarik lebih murah Rp 1000 atau sekitar Rp 8000.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Wonogiri, Ismiyanto, ketika ditemui wartawan di Gedung B Kompleks Setda Wonogiri saat rapat persiapan kedatangan Presiden ke Wonogiri, mengaku pihaknya belum memantau kenaikan tarif. Terlebih bus antarkota dalam provinsi (AKDP), sebab itu merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi.

“Saya belum memantau tarif bus AKDP sebab itu kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi. Kalaupun memantau sifatnya hanya membantu saja dan kalau ada temuan kami laporkan ke sana,” kata Ismiyanto.

Dikatakan, apabila informasi itu benar, pihaknya sangat menyayangkan ulah awak angkutan umum. Sebab sesuai Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2014 tentang tarif batas atas batas bawah, angkutan penumpang antarkota dalam provinsi kelas ekonomi dengan mobil bus umum di Provinsi Jawa Tengah, disebutkan tarif batas atas Rp 177 perpenumpang dan batas bawah Rp 109 perpenumpang.

Kalau jarak Wonogiri-Solo sejauh 30 kilometer, berarti setiap penumpang mestinya hanya dipungut Rp 5310. Sehubungan dengan itu, Ismiyanto berjanji segera melakukan pengecekan dan melakukan pembinaan. Bila tidak bisa dibina, pihaknya tak segan-segan melaporkan ke provinsi dan pelanggaran itu ada sanksinya. Mulai sanksi administrasi sampai sanksi berupa pencabutan izin trayek.

Editor : Andi Penowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge