0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ormas Islam Klaten Tuding Oknum Dewan Bekingi Judi

Aksi ormas Islam Klaten didepan gerbang kantor DPRD Klaten (Dok. Timlo.net/Aditya)

Klaten — Gabungan organisasi massa (Ormas) Islam di Kabupaten Klaten tak henti-hentinya mendorong pemberantasan praktik perjudian di wilayah Klaten. Kali ini, Selasa (25/11), mereka kembali menggelar aksi damai di depan gerbang kantor DPRD Klaten.

Pantauan Timlo.net, mengendarai truk ditempeli spanduk berisi kecaman terhadap maraknya kasus judi, mereka menuntut seorang anggota DPRD dari Fraksi PKS berinisial Br dinonaktifkan lantaran dianggap mencampuri proses persidangan bandar judi online, Heru Joko Santoso cs.

“Berdasar fakta yang kami peroleh, BR, anggota dewan dari PKS adalah God Father-nya judi Prambanan. Pasalnya Br berusaha mempengaruhi vonis hakim kepada Heru cs,” beber Ketua Lajnah Tanfidizah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Klaten, Bony Azwar.

Sebagai bandar judi online, Bony mengatakan, seharusnya Heru cs layak dihukum maksimal selama sepuluh tahun kurungan penjara. Namun pada persidangan sebelumnya, Heru hanya dituntut selama 1,6 tahun. Sedangkan dua anak buahnya hanya dituntut 1,3 tahun.

“Dia (BR) mengaku sebagai angggota Komisi III dengan mencoba memengaruhi keputusan hakim. Kelakuan anggota dewan seperti itu sungguh tidak dapat ditolerir dan tidak mencerminkan seorang wakil rakyat,” tuding Bony.

Disinggung terkait bukti konkret tudingannya, Bony mengisyaratkan untuk bertanya langsung kepada majelis hakim.

“Secara fisik kami memang tidak memegang bukti tertulis, tapi coba saja tanya hakim serta saksi-saksi yang ada,” ucapnya.

Lantaran semua anggota DPRD Klaten dalam masa reses, kedatangan gabungan Ormas Islam terdiri dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Barisan Muda Klaten, Front Pembela Islam (FPI) dan Front Jihad Indonesia (FJI) Klaten ini hanya memarkirkan truknya di depan gerbang DPRD Klaten, sembari menggelar aksi damai.

“Ormas Islam telah kehilangan kepercayaan kepada dewan. Kami minta untuk anggota DPRD tersebut segera dinonaktifkan, paling tidak dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Dia tidak layak untuk digaji oleh negara karena kelakuan seperti itu,” pinta Bony Azwar.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Klaten, Yudi Prabowo, mengaku segera mengklarifikasi hal itu kepada Br. Namun demikian, Yudi juga menuntut para pendemo memberikan bukti, sehingga tak ada pencemaran nama baik.

“Harus ada bukti dari apa yang disampaikan, sehingga aspek hukumnya bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Yudi.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge