0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Fadli Zon Ultimatum Para Menteri

Fadli Zon (dok.merdeka.com)

Timlo.net – DPR mengklaim berhak memanggil paksa para menteri jika tidak memenuhi panggilan sebanyak 3 kali. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon berharap Presiden Jokowi mau bekerjasama dengan DPR dengan membolehkan para menteri memenuhi panggilan dewan.

“Kalau masalah itu ada aturannya, kalau tiga kali dipanggil dengan alasan tidak jelas bisa dipanggil paksa,” ujar Fadli, Selasa (25/11).

Menurutnya, rapat dengar pendapat yang digelar DPR tersebut merupakan bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Jika tidak, maka fungsi kontrol tidak akan berjalan, dan akan berdampak buruk terhadap pemerintahan Jokowi yang masih seumur jagung.

“Sekarang ini DPR sudah satu, kita lakukan fungsi kontrol tidak sulit. Apakah pemerintah tidak mau dikontrol DPR, saya yakin presiden mau dikontrol,” tegasnya.

Dengan membaiknya kisruh di DPR, Fadli berharap Jokowi mau bekerja sama dengan dewan. Apalagi, hak DPR untuk memanggil atau meminta penjelasan menteri merupakan hak yang dilindungi undang-undang.

“Kalau masalah sebulan atau sehari hak DPR tidak bisa ditunda, itu masalah konstitusi. Nanti yang rugi pemerintah, memangnya mereka mau dapat anggaran dari mana. (APBN-P) Harus dapat persetujuan DPR,” tegasnya.

Dia yakin, penolakan pemerintah untuk memenuhi undangan DPR karena para menteri masih berupaya mengenal lingkungannya masing-masing.

“Ini kan menteri-menterinya masih pada belajar saja,” ujarnya. [has]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge