0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kejaksaan Sidik Dugaan Mark Up di BKK Tasikmadu

Kejaksaan Negeri Karanganyar (dok.timlo.net/nanang rahadian)

Karanganyar —  Dugaan penggelembungan dana (mark up) pengadaan jaringan komputer di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Tasikmadu mulai didalami Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar. Langkah itu dilakukan menyusul Kejari memilih tidak melanjutkan penelusuran dugaan kredit macet senilai Rp 4,5 miliar di BKK setempat.

Semula Kejari mendalami beberapa dugaan penyimpangan yang terjadi di BPR BKK Karanganyar. Awalnya, Kejari mendalami dugaan kredit fiktif namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan Kejari memilih melepaskan penelusuran dugaan kasus itu lantaran sudah dibidik jajaran Polres Karanganyar.

Selanjutnya, Kejari mengalihkan bidikan ke dugaan penyimpangan lainnya, yakni dugaan pengelembungan dana komputerisasi atau program online di BPR BKK Tasikmadu. Dari sebuah sumber menyebutkan, diperkirakan total penggelembungan pengadaan jaringan komputer di BPR BKK Tasikmadu mencapai Rp 1 miliar.

“Saat kami mendalami kasus kredit fiktif, ternyata polisi sudah mendalami hal itu. Makanya kami mundur dan fokus mendalami yang lain,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Karanganyar, Gunawan Wisnu M kepada wartawan, Senin (24/11).

Gunawan menambahkan, selama mendalami dugaan penggelembungan pengadaan jaringan komputer tersebut, pihaknya mengaku sudah melakukan konsultasi ke Bagian Perekonomian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Konsultasi dilakukan terkait dengan kebijakan pengadaan jaringan komputer. Di samping itu, Kejari sedang melakukan perbandingan pengadaan jaringan komputer di daerah lain di Soloraya.

“Kami perlu melihat perbandingan pengadaan jaringan komputer itu terlebih dahulu. Apakah, ada perbedaan dana di sana? Kalau sudah ada kesimpulan yang mengarah pada penyimpangan dan kerugian negara, kami akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng untuk menentukan nominal kerugian itu,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Rakyat Tumpas Korupsi (Gertak) Jateng, Agung Sutrisno, mengharapkan Kejari agar tak segan untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di tubuh BPR BKK Tasikmadu.

“Kami memang melaporkan beberapa hal tentang kejanggalan atau penyimpangan di tubuh BPR BKK Tasikmadu. Di antaranya ada dugaan kredit fiktif dan dugaan penggelembungan dana terkait pengadaan jaringan komputer di BPR BKK Tasikmadu. Semua data sudah kami serahkan ke Kejari. Kami sangat berharap Kejari jangan lamban menindaklanjuti persoalan ini,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge