0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Keberatan UMK, Perusahaan Bisa Ajukan Penundaan

(Ilustrasi) Buruh pabrik (dok.timlo.net/nanin)

Karanganyar  – Terkait keberatan sejumlah perusahaan yang menilai terlampau tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.226.000, perusahaan yang keberatan dapat mengajukan penundaan penerapan UMK tersebut. Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan meminta pengunduran pengupahan berdasar UMK 2015 tersebut kepada Gubernur Jateng.

“Kalau perusahaan tidak kuat membayar kan ada mekanisme untuk minta pengunduran kepada Gubernur. Bukan ke kita. Boleh saja tidak setuju, namun mekanismenya perusahaan menyampaikan permohonan untuk penundaan pembayaran UMK, itu boleh saja,” ungkap Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar Sumarno, kepada wartawan, Senin (24/11).

Sebagaimana diketahui, usai penetapan UMK sebesar Rp 1.226.000 oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang jauh dari KHL hasil pengajuan Bupati Karanganyar Juliyatmono sebesar Rp 1.197.500 membuat kecewa pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar. Mereka menilai, masing-masing perusahaan memiliki kemampun yang berbeda dalam memberikan upah kepada karyawannya.

“Persoalan nanti diterima atau tidak kan kewenangan ada di Gubernur. Yang pasti perusahaan yang keberatan tetap boleh mengajukan itu,” sebut Sumarno.

Sebelumnya, revisi UMK yang ditetapkan bagi Kabupaten Karanganyar yakni 100 persen KHL ditambah kenaikan harga BBM sebesar 2 persen, menghasilkan angka sebesar Rp 1.226.000. Angka tersebut mengungguli kawasan lain macam Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan sebesar Rp 1.223.000.

“Karena sudah ditetapkan sebesar itu, maka kami akan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha.  Terserah menerima atau tidak itu kan beda. Dari hasil KHL kita, ditambahkan oleh Gubernur sebesar 2 persen berdasarkan kenaikan BBM. Kewenangan sepenuhnya ada di Gubernur,” jelas Sumarno.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge