0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

UMK di Jatim Melambung, Apindo Mundur dari Dewan Pengupahan

Ilustrasi Uang (dok.timlo.net/red)

Timlo.net – Tingginya besaran kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Timur, membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meradang. Mereka mengancam mundur dari Dewan Pengupahan Jawa Timur.

Sikap Apindo ini menyusul penetapan kenaikan UMK 2015 oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pada 20 November 2014 kemarin, dinilai terlalu tinggi dan memberatkan para pengusaha. Terlebih lagi, angka kenaikan UMK di Kota Surabaya mencapai Rp 2,71 juta perbulan, lebih tinggi dari DKI Jakarta Rp 2,7 juta perbulan.

Dikatakan anggota Dewan Pengupahan Jawa Timur dari unsur Apindo, Toni Towoliu, kenaikan UMK ditetapkan gubernur Kamis kemarin (20/11) itu, rata-rata mencapai 22,5 persen sampai 23 persen.

Padahal dalam hitungan Apindo, perusahaan hanya mampu membayar pegawainya antara Rp 2,4 sampai Rp 2,5 juta perbulan atau naik sekira sebelas persen.

“Kenaikan UMK Tahun 2015 di Jawa Timur yang mencapai 23 persen ini cukup memberatkan perusahaan,” keluh Tony kepada wartawan, Jumat (21/11).
Jika kenaikan UMK 2015 ini tetap dipaksakan, kata dia, risikonya perusahaan gulung tikar satu persatu.

“(Risiko) kedua, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan pekerja. Padahal sesuai hitungan kami, batas maksimal kenaikan rata-rata hanya sebelas persen dari UMK 2014 atau di kisaran angka Rp 2,4 juta,” ungkap dia.

Kembali Tony menegaskan, imbas dari penetapan besaran nilai UMK 2015 di Jawa Timur terlalu tinggi ini, Apindo berencana mundur dari Dewan Pengupahan Jawa Timur. Sebab, kata dia, selama ini kepentingan Apindo seolah-olah tak diperhatikan pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

“Rencana pengunduran diri ini akan dimulai dari tingkat provinsi, lalu diikuti tingkat kabupaten dan kota,” katanya.

Hal senada dikatakan Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jawa Timur, Jhonson Simanjuntak. Dia membeberkan proses penetapan UMK 2015 di Jawa Timur sudah tak sesuai dengan aturan berlaku.

“Aspirasi kami tidak pernah didengarkan. Jadi dengan sangat terpaksa, kami (Apindo) menarik diri dari Dewan Pengupahan karena kami melihat itu adalah solusi yang sangat tepat, menyikapi kenaikan UMK yang terlalu tinggi,” tegas Jhonson. [hhw]

 

Sumber : merdeka.com

Editor : Andi Penowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge