0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pengusaha Angkutan Minta Pemerintah Hapus Ppn BM

Bus angkutan umum di terminal (dok.timlo.net/dhefi)

Wonogiri – Pemerintah didesak segera menetapkan besaran tarif batas atas kelas ekonomi sebagai bentuk perhatian terhadap pelaku usaha jasa angkutan, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah pun diminta menghapus Ppn BM selama ini dinilai menjerat leher pengusaha angkutan.

Sampai saat ini pemerintah sama sekali tak pernah menyinggung soal Ppn BM dinilai paling memberatkan. Sementara itu, kalangan pengusaha menilai kenaikan tarif angkutan umum tak dapat membantu keterpurukan pengusaha angkutan, khususnya bus.

Hal itu diutarakan salah satu pengusaha bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di Wonogiri, Sumaryoto. Dia meminta pemerintah segera menetapkan tarif batas bawah dan batas atas, khususnya bus AKAP kelas ekonomi.

“Kalau tidak ya tolong bebaskan saja beaya pajak pembelian chasis kendaraan bus yang masuk kategori barang mewah (BM) dan juga beaya pajak spareparts, itu sebagai kompensasi bagi pengusaha angkutan,” ungkap Dirut PO Gajahmungkur Ngadirojo Wonogiri ini.

Dikatakan pengusaha bus malam, sekaligus mantan anggota DPR RI ini, menaikkan tarif penumpang jika dilakukan saat ini tidak tepat. Paling pas, yakni menghapus PPn BM.

Ditambahkan, kenaikan tarif untuk angkutan umum saat ini kurang tepat. Menurut Sumaryoto, selama ini pengusaha angkutan umum sangat terpuruk. Penumpang kian hari makin menurun minatnya. Ditambah lagi adanya adat kebiasaan masyarakat Jawa masih kental dengan mitos Bulan Sura atau Muhharam menjadi salah satu pemicu menurunnya penumpang.

Editor : Andi Penowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge