0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ketua DPRD Solo Dukung Penolakan Kenaikan BBM

Ketua DPRD Solo Teguh Prakosa (kanan) membubuhkan tanda tangan dukungan penolakan kenaikan harga BBM (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Puluhan sopir dan pengusaha angkutan yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) menggelar aksi di Gedung DPRD Solo, Rabu (19/11). Mereka memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah ditetapkan pemerintah.

Pantauan Timlo.net, puluhan sopir itu datang ke gedung dewan sekitar pukul 10.45 WIB dengan mengendarai angkutan mereka. Mereka memarkir kendaraannya di depan gedung dewan. Mereka membawa beberapa poster berisikan keluhan mereka. Setelah berorasi beberapa saat, puluhan sopir itu kemudian diterima Pimpinan DPRD di Graha Paripurna DPRD.

Dalam audiensi itu, Supriyono, Ketua Kosti Solo mengatakan, pihaknya meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan kenaikan harga BBM. Jika pemerintah tetap tidak menurunkan harga BBM, pihaknya meminta adanya subsidi khusus terhadap angkutan umum.

“Kami berharap angkutan umum dipikirkan subsidi kepada angkutan umum. Bentuknya subsidi kami serahkan ke yang berwenang,” katanya.

Senada, perwakilan bus AKDP, Wiwin mengatakan, pihaknya sangat keberatan dengan kenaikan harga BBM. Pasalnya, selama ini, usaha angkutan dalam kondisi bertahan hidup. Dengan kenaikan harga BBM, kondisi usaha angkutan dipastikan akan semakin berat.

“Pengurusan surat izin trayek dan KIR juga mohon dipermudah. Onderdil jangan ada kenaikan,” harapnya.

Ketua Organda Solo, Joko Suprapto menambahkan sejak awal Organda menolak kenaikan harga BBM. Dengan kondisi saat ini sudah dinaikkan, pihaknya berharap ada subsidi terhadap angkutan.

“Setelah dinaikkan, kami harap diberikan subsidi dari pemerintah entah bentuknya uang tunai, voucher atau apa. Kecuali subsidi, kami minta supaya diberikan kemudahan spare part,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Solo Teguh Prakosa mengatakan, pihaknya menerima semua aspirasi yang disampaikan. Aspirasi itu akan disampaikan ke pemerintah pusat.

“Kami setuju apa yang jadi aspirasi. Kalau tetap naik, tarifnya ditinjau ulang, supaya PO tidak merugi. Supir bisa makan, kernet bisa makan. Kita konsisten dari awal menolak harga BBM naik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Teguh juga membubuhkan tanda tangan dukungan penolakan kenaikan harga BBM.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge