0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemkab Sragen Diminta Pangkas Biaya Operasional Mobdin

Mobil dinas (Mobdin) (Dok.Timlo.net/ Byll)

Sragen – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen diminta memangkas biaya operasional mobil dinas (Mobdin)  untuk efisiensi anggaran 2015.

Politikus PDIP Sragen, Suparno menilai efisiensi anggaran bukan hanya tidak membeli lagi kendaaraan operasional pejabat, namun juga mengurangi biaya operasional kendaraan. Menurutnya, pengurangan biaya operasional kendaraan dinas eksekutif memungkinkan untuk  dilakukan.

“Kami dari kalangan DPRD sudah tiga tahun ini menggunakan mobil operasional dengan biaya perawatan dan bahan bakar sendiri. Seharusnya eksekutif bisa,” katanya, baru-baru ini.

Suparno menjelaskan, saat ini ada 15 mobil operasional milik Pemkab Sragen dipinjam pakaikan kepada legislator. Biaya operasional kendaraan itu ditanggung pihak peminjam.

Tak hanya itu, Suparno menerangkan, biaya penggantian suku cadang dan servis hingga pajak kendaraan juga menjadi tanggung jawab pihak peminjam (DPRD).

Terpisah, Kepala Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Aset DPPKAD Sragen, Joko Budiharjo mengatakan, jumlah mobil dinas Pemkab Sragen sebanyak 318 unit. Jumlah itu sudah termasuk mobil dipinjamkan kepada kalangan DPRD Sragen. Mobil dinas di DPRD, kecuali digunakan pimpinan DPRD tidak mendapat alokasi anggaran operasional.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17/2007. Terkait biaya operasional Mobdin milik Pemkab, Joko mengakui belum efisien. Pasalnya lebih dari 55 persen mobil berusia lebih dari sepuluh tahun.

“Secara teknis, kendaraan yang usia pemakaiannya sudah lebih dari sepuluh tahun berbiaya tinggi. Baik untuk biaya operasional maupun perawatan. Padahal saat ini Mobdin yang berusia sepuluh tahun masih sangat banyak,” jelas Joko.

Editor : Andi Penowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge