0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

PHRI Solo Tolak Kebijakan Presiden Jokowi

(dok.timlo.net/setyo pujis)

Solo – Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran (BPC PHRI) Solo mengeluarkan sikap keberatanaya terkait kebijakan pemerintah pusat yang melarang PNS menggelar rapat di hotel. Hal itu dianggap akan mematikan sektor pariwisata dan perhotelan.

Ketua BPC PHRI Solo Abdullah Soewarno mengatakan, kebijakan pemerintah melarang rapat di hotel sangat kontra produktif. Pasalnya 70 persen pendapatan hotel di wilayah Solo saat ini mengandalkan dari sektor MICE.

“Kita berharap ada peninjauan ulang terkait wacana kebijakan tersebut. Kita sepakat dengan adanya penghematan, namun cara yang dilakukan dengan melarang sepenuhnya rapat di hotel, itu juga bukan solusi yang tepat. Karena sektor hotel dan pariwisata akan dirugikan,” terangnya kepada wartawan saat melakukan jumpa pers di Hotel Riyadi Palace, Senin (17/11).

Ia menuturkan, sektor usaha perhotelan dan restoran selain padat modal juga merupakan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dengan ketrampilan menengah ke bawah. Selain itu, juga terdapat sektor lain yang akan terkena dampaknya seperti transportasi, bahan makanan dan pariwisata.

“Kita mengkhawatirkan jika tidak ada peninjauan ulang akan ada pemecatan karyawan. Belum lagi dampak lain yang akan ditimbulkan seperti turunnya pendapatan APBD serta pariwisata,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya membuat pernyataan sikap terkait penolakannya dan akan disampaikan kepada Walikota dan DPRD untuk kemudian akan diteruskan ke presiden. “31 General Manager Hotel Solo sudah menyepakati serta menandatangani peryataan sikap ini untuk selanjutnya tinggal kita sampaikan ke Walikota dan DPRD untuk membantu memberikan legitimasi,” jelasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge