0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tokoh Papua Bocorkan Kesepakatan JK dengan Freeport

PT Freeport. REUTERS/Muhammad Yamin (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Tokoh masyarakat adat Papua mendatangi Istana Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sebanyak delapan tokoh diterima JK antara lain Freddy Numberi, Yoris Raweyai dan Agustina Basit.

Freddy Numberi mengatakan, tokoh masyarakat adat Papua memberikan catatan khusus kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengingat dirinya bersama Presiden Joko Widodo sudah berjanji saat kampanye pemilihan umum presiden (Pilpres) lalu untuk memajukan wilayah Timur Indonesia, utamanya Papua.

“Pak JK sudah sepakat dengan pimpinan Freeport ada tiga hal yang tidak bisa tidak direnegoisasikan. Pertama, masalah smelter harus dibangun di Papua. Kedua, revenue-nya harus lebih besar lagi diberikan kepada warga Papua. Ketiga, harus bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi,” kata Freddy, Jumat (14/11).

Terkait dengan pembangunan smelter, Freddy memberikan masukan kepada JK. Apabila smelter dibangun di Papua, program transmigrasi tidak perlu ada. Menurutnya, pembangunan smelter di Papua bisa menyerap banyak tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia, mengingat sumber daya manusia di Papua terbatas. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dari luar Papua bisa diserap oleh Freeport sebagai pekerja.

“Smelter ini butuhkan puluh ribu orang, otomatis dari Jawa pasti akan ke sana. Jadi kita tidak perlu program transmigrasi, tapi ada saudara-saudara dari Jawa atau tanah lain datang ke Papua untuk bekerja dan itu kurangi beban penduduk di Jawa atau daerah lainnya,” tutur Freddy.

JK, menurut Freddy sudah membicarakan hal itu dengan presiden Freeport dan sudah disepakati, namun ada pembahasan lebih lanjut. Hal lain dibicarakan dengan JK, menurut Freddy, terkait pembentukan unit membantu pengawasan permasalahan di Papua, selain UKP4B.

“Itu lebih bertindak kepanjangan tangan beliau untuk lihat kenapa program-program di daerah tidak jalan. Misalnya ada dana untuk pembangunan jalan, kenapa nggak jalan, apa masalahnya? Itu beliau masih pelajari, jadi bentuknya kayak apa, ini baru wacana,” papar Freddy.

Freddy juga berharap BPKP bergerak lebih intensif terkait pengawasan anggaran pembangunan daerah.

“Permasalahan cukup banyak. Bisa eleminir korupsi, apalagi anggaran Papua cukup besar. Tahun lalu Rp 38 triliun, sampai 2014 Rp 40 triliun. Ini dari seluruh Indonesia, Papua paling besar akumulasinya,” tutup Freddy. [did]

 

Sumber : merdeka.com

Editor : Andi Penowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge