0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pengelolaan SMA/SMK Diambil Alih Pemprov

Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo, Abdul Ghofar Ismail (dok.timlo.net/daryono)

Solo – Pengelolaan sekolah menengah. baik Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selama ini berada di bawah pemerintah kota (Pemkot) bakal diambil alih pemerintah provinsi (Pemprov). Hal itu diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah baru saja disahkan DPR RI.

Wakil Ketua DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail mengatakan. ke depan dampak pengalihan kewenangan itu membuat beban Pemkot lebih ringan. Pasalnya, nantinya Pemkot tinggal mengelola pendidikan dasar sembilan tahun, yakni SD dan SMP. Namun, pihaknya meragukan kemampuan Pemprov mengelola pendidikan menengah.

“Dulu SLB (sekolah luar biasa)  itu jadi tanggungjawab Pemprov. Namun karena banyak tidak mendapat perhatian kan akhirnya kami urusi, digabungkan dengan PAUD. Nah, kami khawatir nanti seperti  SLB. (SLB) yang sedikitnya saja tidak mampu,” katanya kepada wartawan, Rabu (12/10).

Ghofar mengaku, pihaknya telah menerima informasi dari Kepala Dikpora, Etty Retnowat sesuai UU No 23 Tahun 2014, pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi. Aturan itu mulai diberlakukan 2015 dengan masa transisi dua tahun. Di Solo, saat ini ada delapan SMA negeri dan sembilan SMK negeri serta sekolah menengah swasta jumlahnya puluhan.

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Solo, Budi Yulistyanto, mengatakan dengan pengalihan kewenangan ke provinsi, pihaknya tengah menghitung aset SMA/SMK jika nantinya dialihkan.

“Asetnya cukup banyak dan besar. Mestinya kita bisa dapat imbal balik, sehingga dari Pemprov.  Itu kan amanat UU, jadi memang harus dilakukan,” jelasnya.

Editor : Andi Penowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge