0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dituding Peras SKPD, DPRD Minta MPPS Buktikan Secara Hukum

Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Surakarta (MPPS) beraudiensi dengan anggota DPRD Solo (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Kalangan DPRD Solo mendesak tudingan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD menjadi makelar anggaran dan memeras SKPD dibuktikan secara hukum. Pasalnya, tudingan itu telah mengarah pada pencemaran nama baik kelembagaan DPRD.

“Karena sudah terpublikasi di media,  saya minta diseriusi. Kalau saya ya itu namanya pencemaran nama baik institusi. Kita kan nggak bisa dipermainkan. Masyarakat akan berpikir bahwa anggota dewan seperti itu semua,” kata Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim kepada wartawan, Selasa (11/10) di gedung dewan.

Menurut Umar, Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) harus konsisten dan bisa menunjukkan siapa anggota Banggar yang terlibat makelar anggaran. Pihaknya pun siap menindaklanjuti jika laporan yang disampaikan ada buktinya.

“Yang gentle. Kami suport. Kalau mau ungkap ya yang gentle, jangan ragu-ragu. Silahkan saja, kalau perlu melapor ke aparat hukum,” tegas Umar yang juga Wakil Ketua Banggar ini.

Terpisah, Anggota Banggar DPRD Honda Hendarto mengatakan jika MPPS memang memiliki bukti otentik seharusnya bisa membuka tudingannya. Ia berharap hasil pertemuan terbuka kemarin saat audiensi ditindaklanjuti dengan melaporkan hasilnya ke pimpinan DPRD.

“Dari laporan itu nanti bisa ditindaklanjuti. Entah semua anggota Banggar dipanggil atau bagaimana. Sekaligus untuk instropeksi,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge