0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Syarat Pencalonan Ketum Golkar Dinilai Tak Wajar

Hajriyanto Thohari (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Syarat pencalonan Ketua Umum (Ketum) Golkar yang harus mendapat dukungan dari DPD I dan DPD II dinilai berlebihan. Wacana ini mengandung muatan politik untuk menggagalkan majunya salah satu kandidat calon ketua umum yang bermunculan.

“Wacana bahwa calon harus didukung oleh 10 DPD I dan 30 persen DPD II secara kumulatif adalah persyaratan yang tidak demokratis dan tidak lazim. Persyaratan ini juga aneh bin ajaib dan diduga ada maksud-maksud tertentu untuk menjegal kandidat-kandidat calon ketua umum yang bermunculan,” kata Politisi Partai Golkar Hajriyanto Thohari, Sabtu (8/11).

Hajriyanto yang juga menjadi kandidat calon ketua umum Golkar mengatakan persyaratan-persyaratan yang artifisial. Apalagi kata dia, syarat yang berbau rekayasa untuk memenangkan salah satu calon harus dihindarkan.

Dia berharap Munas IX Partai Golkar 2015 benar-benar berlangsung secara adil dan demokratis. Menurut dia dalam perspektif tersebut maka sebaiknya organizing committee (OC) dan Steering Committee (SC) menyiapkan aturan-aturan dalam proses pengajuan dan pemilihan calon ketua umum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan demokratis.

Sebelumnya politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa membeberkan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) ditengarai mempunyai strategi guna mendorong terjadinya aklamasi memilih kembali Ical sebagai ketua umum dalam Munas IX Golkar awal tahun depan.

Agun mengungkapkan DPP Partai Golkar akan membuat persyaratan yang mempersulit kandidat calon ketua umum Golkar lain untuk maju.

“Syaratnya (kandidat calon ketua umum) harus mendapat dukungan dari 10 DPD Provinsi dan 30 persen DPD Kabupaten/Kota. Itu sungguh-sungguh persyaratan untuk menjegal calon yang lain,” beber Agun.

Menurut Agun yang paling demokratis adalah memberikan kesempatan kepada siapapun yang sudah masuk kategori kader Golkar baik di pusat maupun daerah, untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum pada munas selaku ajang tertinggi kedaulatan partai.

“Berikan kesempatan itu. Yang paling demokratis adalah tanpa persyaratan dukungan yang menyulitkan seperti itu,” kata Agun.

Agun menilai dengan persyaratan semacam itu Ical ingin melenggang sendirian dan memperpanjang jabatan sebagai ketua umum dalam Munas IX dengan jalan aklamasi.

“Ujung-ujungnya dia ingin melenggang sendirian agar aklamasi,” terang dia.

Agun minta Ical belajar dari pengalaman, dan berkaca diri dengan melihat capaian PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) selama memimpin. [ren]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge