0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pembatasan Belanja Rutin

DPRD Solo: Imbauan Jokowi Sulit Dilaksanakan

Honda Hendarto, (dok.timlo.net)

Solo — Pemerintah Pusat diminta ikut memberikan regulasi yang mendukung terkait imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar porsi belanja langsung dalam APBD lebih besar dibanding belanja rutin. Tanpa regulasi dan kebijakan pemerintah pusat, imbauan pembatasan belanja rutin yang sebagaian besar dipergunakan untuk gaji pegawai (PNS) sulit diwujudkan.

“Kalau mau belanja pegawainya seperti itu (sedikit) ya pensiunnya (PNS) dicepatkan. Itu (belanja rutin) untuk gaji kok, mau diefisiensi bagaimana? Yang mau ngefisiensi bagaimana?” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, Honda Hendarto kepada
wartawan, Rabu (5/11) di gedung dewan.

Menurut Honda, serapan belanja rutin terbesar untuk gaji PNS. Beban belanja rutin itu masih ditambah dengan sertifikasi guru. Hal itu membuat efisienis belanja rutin seperti yang diharapkan pemerintah pusat sulit tercapai.

“Efisiensi lain bisa, misalnya perjalanan dinas, ATK. Tetapi kan tetap tidak signifikan. Misal ada undangan dari kementerian untuk koordinasi, apa ya tidak berangkat,” ujar politisi PDIP ini.

Honda mengakui, dalam Rancangan APBD 2015, porsi belanja rutin mengalami kenaikan dibanding tahun ini. Prosentasenya 39:61 dimana 39 persen untuk belanja langsung dan 61 persen untuk belanja rutin. Peningkatan ini lantaran adanya kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan tunjangan PNS 6 persen.

Merujuk pada Pengantar Nota Keuangan APBD 2015 yang disampaikan Senin lalu menyebutkan, belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 926.97 miliar. Angka ini naik sebesar Rp 72,17 miliar dibandingkan dengan anggaran Perubahan APBD tahun 2014.  Kenaikan itu antara lain karena kenaikan anggaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), tambahan penghasilan PNSD, tunjangan profesi guru PNSD dan  tunjangan Profesi Guru PNSD.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail menjelaskan porsi APBD memang diarahkan untuk mengurangi belanja rutin. Pihaknya menyakini, efisiensi masih dapat dilakukan.

“Ya mestinya bisa (efisiensi). Seperti kemarin yang dilakukan teman-teman di Komisi, sudah mulai agar kepanitian di beberapa even jadi satu. Itu bagian upaya efisiensi. Terus perjalanan dinas. Selama ini kan masing-masing SKPD kan punya sendiri-sendiri dan di setiap kegiatan juga punya. Itu kan kita minta dikumpulkan di satu mata anggaran,” ungkapnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge