0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pembangunan Jembatan Selat Sunda Batal

ilustrasi ()

Timlo.net – Megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dicoret pemerintah. Pembangunan insfrastruktur yang menelan Rp. 225 Triliun ini dinilai tak senafas dengan visi misi pemerintahan Jokowi-JK yang ingin memajukan sektor kemaritiman dengan fokus pembangunan tol laut atau pelabuhan-pelabuhan di pelosok Indonesia.

Ada alasan lain dibatalkannya megaproyek ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebut proyek ini sejak awal sudah bermasalah.

“Dari awal kan ini sudah kontroversial. Kemudian itu tidak sesuai dengan visi maritimnya presiden,” kata Sofyan, Rabu (4/11).

Namun dia tidak menjelaskan kontroversi yang dimaksud. Sofyan justru menegaskan, pemerintah sudah menutup rapat-rapat pengerjaan megaproyek ini. Bila ada pihak lain ngotot membangun jembatan itu, Sofyan menegaskan hal itu mustahil dilakukan.

Meski proyek ini dibatalkan, Sofyan mengaku belum tahu persis soal nasib Perpers No 86/2011 yang berisi penunjukan PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) sebagai pemrakarsa proyek ini. Dia memastikan sejauh ini belum ada investasi dalam pembuatan JSS.

“Perlu dipikirkan untuk dialihkan untuk yang lain,” ucapnya.

Sofyan menyebut, batalnya pembangunan jembatan selat sunda justru membuat pemerintah semakin fokus memanfaatkan sektor maritim sebagai kekuatan bangsa. Sehingga ke depannya penyeberangan Jawa-Sumatera jadi lebih murah dan cepat.

“Cara bagaimana memperluas, membuat terminal penyeberangan dan dengan kapal yang lebih cepat, sehingga penyeberangan dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya itu bisa lebih cepat,” ungkapnya.

Sebelumnya, PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) selaku pemrakarsa pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) menyatakan akan mematuhi apapun yang diputuskan pemerintah tentang kelanjutan proyek infrastruktur raksasa ini.

Menurut Direktur Utama PT GBLS Agung Prabowo, pihaknya konsisten dengan surat disampaikan kepada pemerintah tanggal 24 Juli 2012.

“Intinya kami tunduk dan loyal pada apapun putusan yang legal dan sah dari pemerintah, termasuk pemerintah sekarang,” tegasnya. [noe]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge