0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Gapensi Wonogiri Desak Bupati Revisi Jadwal Lelang

Kantor DPC Gapensi Wonogiri (dok.timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Wonogiri beberapa waktu lalu menyoroti soal proyek yang kini tengah dikerjakan oleh para rekanan. Sementara itu jadwal pengerjaan proyek pun kini sudah mendekati batas waktu.

Secara tegas, F-PKS meminta kepada Pemkab Wonogiri untuk meninjau ataupun memantau pelaksanaan sejumlah proyek yang dikerjakan. Pasalnya, waktu pengerjaan proyek tersebut terbilang sudah mepet seperti jadwal yang sudah ditentukan dalam kontrak kerja. Pemkab juga diminta untuk mendesak rekanan agar tepat waktu dan tepat sasaran.

Namun hal itu ditanggapi dingin oleh pihak Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi Indonesia (Gapensi) Wonogiri. Menurut mereka, apabila ada keterlambatan dalam pengerjaan proyek ataupun rendahnya kualitas bukan salah mereka. Bahkan mereka pun berbalik menuntut Bupati Wonogiri lebih tegas lagi untuk mengambil kebijakan, yakni merevisi jadwal lelang pekerjaan. Mereka pun mengklaim akibat kurang tegasnya Bupati sehingga menyebabkan jadwal lelang tertunda,dan takjarang jadwal lelang baru digedok pada kwartal ke empat.

“Ya kalau mau pekerjaan kita selesai dengan hasil maksimal, seharusnya jadwal lelang pekerjaan itu turunnya di kwartal ke dua atau sekitar bulan Mei sudah dilelangkan,” ungkap Ketua DPC Gapensi Wonogiri Widagdo saat dijumpai di ruangannya, Rabu (5/11).

Menurutnya, dari hasil pengamatannya, di Wonogiri selama ini jadwal lelang pekerjaan jatuh pada kwartal keempat atau mendekati akhir tahun. Padahal waktu pengerjaan proyek pun ditentukan dengan waktu yang cukup sempit, seperti dicontohkan, untuk pembangunan suatu gedung, digedok waktu pengerjaan selama 70 hari. Padahal kenyataan di lapangan paling efisien diperlukan waktu sekitar 120 hari.

“Dengan sudah ditentukan waktu kalau pun ada keterlambatan pengerjaan itu wajar saja. Sebenarnya kita juga bisa mengerjakan seperti yang ditentukan, tapi jangan tuntut soal kualitasnnya,”ungkapnya.

Dikatakan, selama ini pihak rekanan selalu menjadi korban, dimana pekerjaan tidak tepat waktu pasti kena sanksi yakni blacklist selama dua tahun tidak boleh beroperasi. Padahal menurut dia, kendala selama ini yang terjadi terpusat di dinas terkait atau pun bagian perencanaan pembangunan.

“Sebenarnya Bupati sendiri tinggal perintah kepada SKPD terkait, agar jadwal lelang sudah turun pada kwartal kedua, saya rasa itu saja sudah cukup. Kalau jadwal lelang turun pada kwartal kedua, saya yakin pekerjaan semuanya berjalan lancar. Di sisi lain kalau sampai ada pekerjaan yang tak beres, berarti itu kesalahan murni pada rekanan,” pungkasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge