0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemkot Ngotot Minta Dana UN Habitat Masuk Kasda

Ilustrasi Uang (dok.timlo.net/red)

Solo – Di tengah persoalan hukum menyeret Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Griya Layak Huni (GLH) FX Sarwono, pemerintah Kota (Pemkot) Solo tetap berupaya meminta dana hibah United Nations (UN) Habitat sebesar Rp 10 miliar dapat masuk ke kas daerah (Kasda). Hari ini, Selasa (4/11), Pemkot melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan di Semarang.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Solo, Anung Indro Susanto, mengatakan konsultasi itu untuk memperjelas mekanisme agar dana UN Habitat bisa masuk ke kas daerah.

“Kami konsultasi ke Dirjen Anggaran di Semarang supaya dana Rp 6 milyir itu bisa diminta lagi,” katanya kepada wartawan, Selasa (4/11).

Menurut Anung, langkah ke Semarang itu sebagai upaya agar dana UN Habitat bisa masuk ke neraca Pemkot. Beberapa waktu lalu, pihaknya juga telah melakukan konsultasi ke Kementerian Keuangan di Jakarta agar dana UN Habitat mendapat legalisasi masuk dalam rekening Pemkot. Meskipun diakuinya, proses mendapatkan legalisasi seharusnya dilakukan di awal hibah.

“Iya itu kan dulu. Sekarang faktanya kan nggak hanya menyesali. Saya meyakini masih mungkin untuk diminta. Kita bisa berupaya,” jelasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Solo, Putut Gunawan justru menyarankan agar dana UN Habitat dikembalikan. Hal itu agar Pemkot tidak terlibat persoalan hukum lebih jauh.

Editor : Andi Penowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge