0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Jokowi Beri Arahan Semua Kepala Daerah

Presiden Jokowi (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan semua kepala daerah, mulai dari Gubernur hingga Bupati/Walikota se-Indonesia dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja tahun 2014. Jokowi memberi sejumlah pengarahan pada kepala daerah.

Jokowi mengaku banyak mendapat laporan yang berkaitan dengan perizinan di seluruh wilayah Indonesia. Dirinya meminta untuk terus dilakukan reformasi birokrasi terkait perizinan di daerah-daerah.

“Saya meminta agar terus dilakukan reformasi di birokrasi kita. Di sisi apa, karena saya sebagai mantan wali kota dan gubernur jadi sedikit-sedikit yang ada di kabupaten provinsi saya tahu,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (4/11).

Jokowi juga meminta semua kepala daerah mengecek postur APBD yang ada di kabupaten/kota dan provinsi. Baik anggaran yang langsung maupun tidak langsung, belanja anggaran pembangunan.

Sebab, selama ini masih ditemukan anggaran belanja pembangunan justru lebih kecil dibanding belanja aparatur negara.

“Yang saya tahu di kota kabupaten angkanya rata-rata 80-20 ada yang 80-15. Yang 20 anggaran pembangunan, sisanya anggaran untuk belanja aparatur. Ini berbahaya, ini harus diubah. Lihat secara detail, saya mohon bapak gubernur sampaikan ke wali kota harus aparatur yang bisa diambil digeser ke anggaran pembangunan. Itu bisa dilakukan,” tegas Jokowi.

Kemudian, Jokowi menyinggung soal pelayanan publik di daerah-daerah. Memang pelayanan publik saat ini menerapkan sistem Satu Kali Selesai (one stop service-red), namun masih banyak daerah kabupaten/kota yang tidak menerapkan ini. Ia meminta seluruh kepala daerah yang belum menerapkan pelayanan one stop service segera dilakukan.

“Ini adalah wajib. Saya minta seluruh gubernur untuk melakukan hal ini karena kita akan promosi besar-besaran atas investasi. APBN kita sangat limit, satu-satunya jalan mempercepat pembangunan investasi,” ujarnya.

Meski demikian, Jokowi tetap meminta para kepala daerah agar berhati-hati menerima investasi asing yang masuk ke daerahnya. Namun, jika investasi itu terkait pembangunan, Jokowi sarankan para kepala daerah agar menerimanya karena demi memajukan perekonomian rakyat Indonesia

“Tetap kita harus milih-milih jika ada investasi masuk. Jika investasi infrastruktur silakan masuk. Kita butuh pelabuhan, tol, untuk jalur rel kereta api,” ujarnya.

Begitupun dengan investasi terkait Sumber Daya Alam. Jokowi mengingatkan dengan keras para gubernur, bupati dan wali kota agar berhati-hati menerima investasi yang masuk berkaitan dengan Sumber Daya Alam.

“Tetapi kalau sumber daya alam hati-hati memberikan izin kita. Karena kekayaan alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.[eko]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge