0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Parlemen Terbelah Hambat Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

Sidang Paripurna DPR (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Anggota Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan menilai kondisi politik, utamanya di parlemen saat ini menjadi salah satu faktor merugikan kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

Menurutnya, anggota parlemen saat ini seharusnya sudah fokus membahas APBNP agar pemerintahan Jokowi bisa berjalan dengan kondisi fiskal mendukung. Namun, kondisi pecahnya anggota parlemen dengan adanya pimpinan parlemen tandingan, justru berimbas negatif terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

“Proses politik yang ada di DPR saat ini sangat merugikan. Kita tidak tahu siapa yang akan bertahan, yang tandingan atau yang bukan, tapi kita menginginkan pemerintah dan DPR segera menyusun APBN yang prorakyat,” tutur Dani di Jakarta, Minggu (2/11).

Presiden Joko Widodo dalam kampanye pilpres beberapa waktu lalu selalu menekankan janjinya membawa Indonesia menjadi negara berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik dan berkepribadian.

Untuk mewujudkan hal ini, pengamat dari Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan menilai ada dua hal bisa dilakukan Presiden Joko Widodo, yakni merubah kebijakan utang dan optimalisasi pendapatan dari pajak.

“Pentingnya me-review kebijakan utang ini sangat berpengaruh terhadap berdikari secara ekonomi dan berdaulat secara politik. Warisan SBY terkait utang akan semakin membebani pemerintahan ke depan. Agar pemerintahan ke depan tidak tersandra oleh asing, maka langkahnya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak,” kata Maftuchan.

Untuk optimalisasi pajak, pihaknya bakal menagih janji Presiden Jokowi berencana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan. Hal ini dinilai memaksimalkan potensi pajak, baik dari pihak-pihak sudah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum.

“Paling konservatif itu meningkat 16 sampai 17 persen dari PDB kita (sekarang baru 12 persen). Potensi kita sebenarnya sudah di angka 18 sampai 19 persen. Kami menagih janji Jokowi yang ingin memisahkan Dirjen Pajak dari Kementerian Keuangan untuk optimalisasi penerimaan pajak. Sampai saat ini naga-naganya belum ada ke arah situ,” tuturnya. [war]

 

Sumber : merdeka.com

Editor : Andi Penowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge