0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kepala BLUD Tersandung Persoalan Hukum

Komisi IV Usulkan Aset GLH Dikembalikan

Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Solo, Putut Gunawan (dok.timlo.net/daryono)

Solo – Kalangan Komisi IV DPRD Solo menyarankan pemerintah kota (Pemkot) mengembalikan aset Griya Layak Huni (GLH) berupa tanah, uang jaminan dan uang operasional senilai Rp 4 miliar ke United Nations (UN) Habitat. Upaya ini perlu dilakukan agar tidak berlarut-larut dan terlibat persoalan hukum lebih jauh,

Sebagaimana diketahui, Kepala BLUD GLH, FX Sarwono bersama seorang berinisial DA telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan mark up pembelian tanah di Mojosongo, Jebres.

“Sebaiknya semua aset yang dijanjikan untuk dihibahkan itu dikembalikan saja. Ini agar Pemkot tak tersangkut masalah hukum yang lebih jauh. Dari awal kerjasama pemberian hibah itu sudah tidak melalui prosedur yang benar,” kata anggota Komisi IV DPRD Solo, Putut Gunawan kepada wartawan, akhir pekan ini.

Menurutnya, pemberian hibah dari lembaga asing seperti UN Habitat seharusnya mendapat verifikasi dan registrasi dari Kementerian Keuangan dan kementerian terkait. Setelah diverifikasi dan diregistrasi, baru kemudian dana hibah itu dimasukkan ke APBD. Namun, dalam proses hibah UN Habitat ke Pemkot Solo melalui BLUD GLH, hal itu tidak dilakukan.

“Di tingkat daerah semestinya juga melalui permit atau persetujuan DPRD, tetapi hal itu juga tidak dilakukan,” ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Putut, upaya Pemkot memintakan register aset GLH ke pemerintah pusat sudah terlambat. Pasalnya, dana hibah sudah digunakan dan tinggal sisanya.

“Sebaiknya dana itu dikembalikan dan kemudian BLUD GLH dibubarkan. BLUD GLH itu kan tidak punya unit usaha layanan yang jelas,” ujarnya.

Editor : Andi Penowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge